Repelita Jakarta - Usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai kurang tepat dilakukan saat ini.
Pandangan tersebut disampaikan oleh politisi senior PDI Perjuangan, Aria Bima, menyikapi surat dari Forum Purnawirawan TNI yang telah dilayangkan ke DPR.
Menurutnya, kondisi global dan nasional saat ini tengah berada dalam situasi yang tidak stabil.
“Tentu teman-teman yang lebih tahu pemakzulan-pemakzulan yang dimaksudkan itu seperti apa. Tapi sekali lagi, yuk kita lihat persoalan situasi ekonomi politik dalam dan luar negeri ini kan enggak mudah,” ujar Aria di Kompleks Parlemen, Senayan.
Ia menilai PDIP tetap konsisten dalam menjaga siklus demokrasi lima tahunan melalui kritik dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Bengkak-bengkoknya, buruk-buruknya terus kita evaluasi,” ucapnya.
Aria Bima menegaskan dirinya termasuk yang tidak menyetujui keputusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan usia saat Pilpres 2024 lalu.
Meski begitu, ia menyebut bahwa seluruh kader PDIP telah menerima instruksi langsung dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk tetap menghadiri pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
“Maksudnya, kita tetap tidak menutup mata, mengevaluasi pelaksanaan demokrasi tahun 2024 dengan berbagai barbariannya, termasuk barbarian dalam urusan mengubah-ubah aturan perundangan di mana pelaksanaan sudah dilaksanakan,” lanjut Aria.
Ia menilai bahwa wacana pemakzulan bisa menciptakan kegaduhan baru dan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi kepentingan negara.
“Kalau kemudian sekarang ini dihebohkan terhadap pemakzulan, saya khawatir kalau itu menjadi sesuatu yang terlalu heboh dan tidak produktif buat bangsa ke depan,” tandasnya.
(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
