Repelita Jakarta - Pernyataan Megawati Soekarnoputri tentang kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo mendapat respons positif dari sejumlah pihak.
Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia, Igor Dirgantara, menilai pernyataan Megawati sebagai bentuk saran yang konstruktif.
Ia menilai Megawati mengajak Jokowi untuk menunjukkan bukti ijazah yang dipersoalkan kepada publik agar kontroversi segera berakhir.
Menurut Igor, isu ijazah palsu sering dijadikan alat untuk melemahkan figur publik.
Hal ini berpotensi menimbulkan gesekan di kalangan pendukung.
Oleh karena itu, saran Megawati dianggap tepat untuk menghindari konflik politik berkepanjangan.
Igor mengatakan, jika Jokowi menggelar konferensi pers resmi dan memperlihatkan ijazahnya, maka politisasi isu ini bisa dihentikan.
Ia juga menegaskan bahwa Universitas Gadjah Mada telah memastikan Jokowi adalah alumni sah Fakultas Kehutanan yang lulus pada tahun 1985.
Polemik ini diyakini hanya akan terus berkembang jika tidak ada klarifikasi langsung dari Jokowi.
Dengan bukti yang jelas, publik bisa menerima fakta tanpa spekulasi berlebihan.
Situasi ini dapat meredakan ketegangan politik yang sudah mulai muncul di masyarakat.
Igor menambahkan, cara yang diusulkan Megawati adalah langkah efektif untuk menjaga stabilitas politik nasional.
Ia menilai bahwa demonstrasi bukti secara terbuka akan memperkuat posisi Jokowi di mata publik.
Selain itu, langkah ini dapat menghindarkan pihak-pihak tertentu dari memanfaatkan isu tersebut untuk kepentingan pribadi.
Sikap transparan dari pejabat publik dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Isu ijazah palsu selama ini menjadi senjata ampuh dalam politik yang dapat merusak reputasi.
Dengan sikap terbuka, Jokowi dapat menepis berbagai spekulasi dan rumor yang beredar.
Pengamat menilai bahwa penyelesaian masalah ini secara terbuka juga mencerminkan kedewasaan dalam berpolitik.
Hal ini sekaligus menjadi contoh bagi pejabat lain dalam menangani isu sensitif.
Semua pihak diharapkan dapat mengedepankan sikap rasional dan menghargai proses hukum yang berjalan.
Editor: 91224 R-ID Elok
