Temuan Pinjaman Mencurigakan dan Ratusan Rekening Pribadi di UGM Saat Isu Ijazah Jokowi Memanas

Repelita Jakarta – Isu keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo semakin menjadi sorotan publik.

Di tengah perhatian tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya temuan yang mencuatkan dugaan kejanggalan pengelolaan keuangan di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Indonesia Audit Watch (IAW) melaporkan bahwa BPK menemukan pinjaman sebesar Rp14,87 miliar yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur resmi di lingkungan kampus tersebut.

Selain itu, terdapat 727 rekening bank yang dibuka tanpa persetujuan dari pihak rektorat, termasuk 159 rekening atas nama pribadi.

Temuan ini menambah daftar permasalahan terkait pengelolaan keuangan UGM selama satu dekade terakhir.

Iskandar Sitorus, Sekretaris Pimpinan IAW, mengungkapkan bahwa temuan ini mencerminkan lemahnya tata kelola manajerial di UGM.

Menurutnya, dalam sepuluh tahun terakhir BPK sering menemukan indikasi kerugian negara akibat pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai aturan.

Temuan lain berupa kelebihan pembayaran yang tidak dikembalikan ke kas rektorat turut menambah kekhawatiran atas pengelolaan dana kampus.

Iskandar menegaskan bahwa lembaga pendidikan tinggi seharusnya menjadi contoh dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Temuan ini hadir di tengah hangatnya perdebatan mengenai keabsahan ijazah Jokowi.

Menurut Iskandar, persoalan keuangan di UGM berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas institusi tersebut.

Dia menyarankan UGM untuk memberikan klarifikasi secara terbuka atas temuan BPK agar spekulasi yang merugikan bisa dihindari.

Hingga saat ini, pihak UGM belum merilis tanggapan resmi terkait laporan BPK tersebut.

Publik menunggu langkah lanjutan apakah UGM akan menggelar audit internal atau melakukan perbaikan sistem.

Pertanyaan terkait kemungkinan tindakan hukum juga masih menggantung.

Dalam konteks lebih luas, temuan ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan institusi pendidikan tinggi.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan sangat bergantung pada integritas dan akuntabilitas yang dijalankan.

Oleh karena itu, dorongan perbaikan sistem manajemen dan tata kelola sangat diperlukan agar kejadian serupa tidak berulang.

Temuan BPK ini menjadi bahan evaluasi penting dalam menjaga kredibilitas institusi pendidikan di Indonesia.

Keterbukaan, akuntabilitas, dan penerapan prinsip tata kelola yang baik harus menjadi prioritas utama.

Hanya dengan langkah tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga