Repelita Jakarta – Pakar telematika Roy Suryo kembali menjadi sorotan publik setelah mengusulkan agar ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) diuji di laboratorium forensik di Singapura. Usulan ini muncul di tengah polemik terkait keaslian ijazah Jokowi yang sempat menjadi perbincangan hangat.
Roy Suryo berpendapat bahwa untuk memastikan keaslian ijazah tersebut, diperlukan uji forensik yang objektif dan netral. Menurutnya, laboratorium forensik di Indonesia, seperti milik Polri, mungkin tidak dapat dianggap sepenuhnya netral karena adanya potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar uji forensik dilakukan di luar negeri, khususnya di Singapura, yang memiliki reputasi internasional dalam bidang forensik.
Dalam wawancara dengan sejumlah media, Roy menekankan pentingnya transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses verifikasi ijazah tersebut. Ia juga menambahkan bahwa hasil uji forensik dari laboratorium di Singapura akan lebih diterima oleh masyarakat luas karena dianggap lebih independen.
Pernyataan Roy Suryo ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat dan kalangan politik. Sebagian mendukung usulan tersebut sebagai langkah untuk memastikan integritas pejabat publik, sementara yang lain menganggapnya sebagai upaya yang tidak perlu dan berlebihan. Namun, yang pasti, usulan ini kembali mengangkat isu keaslian ijazah pejabat negara ke permukaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait usulan tersebut. Publik pun masih menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah dalam menanggapi isu yang tengah hangat diperbincangkan ini.
Roy Suryo sebelumnya dikenal sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, ia juga aktif sebagai pakar telematika dan sering memberikan pandangannya terkait isu-isu teknologi dan media sosial di Indonesia.
Dengan adanya usulan ini, diharapkan akan ada klarifikasi lebih lanjut mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi, sehingga dapat menghilangkan keraguan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Editor: 91224 R-ID Elok