Repelita Jakarta - Rocky Gerung, seorang pengamat politik, menilai bahwa kasus meme AI Prabowo dan Jokowi seharusnya tidak dijadikan tindak pidana.
Ia mengingatkan bahwa jika meme ini dianggap sebagai pelanggaran hukum, maka akan membuka peluang bagi ribuan laporan serupa.
Rocky menyatakan bahwa jika meme dipidanakan, akan ada banyak meme lainnya yang harus diadili.
Hal ini, menurutnya, dapat memicu efek berantai, di mana masyarakat, terutama mahasiswa, semakin banyak memproduksi meme sebagai bentuk protes.
Mahasiswa, kata Rocky, memiliki karakter khas dalam menyampaikan pendapat, yaitu dengan menyindir dan mengolok-olok sebagai bentuk kreativitas intelektual.
Meme menjadi sarana ekspresi yang cepat menyebar dalam budaya digital.
Jika ruang ekspresi ini dibatasi oleh hukum, maka demokrasi digital akan terancam.
Rocky menekankan bahwa kegembiraan mahasiswa adalah mengolok-olok.
Ia menilai bahwa perlu dilihat dari sisi psikologi dan kreativitas, bukan langsung dijadikan masalah hukum.
Rocky juga menyoroti perbedaan antara kritik politik dan penghinaan personal.
Menurutnya, harus ada tafsir yang bijak sebelum menyimpulkan apakah sebuah meme bisa dijerat sebagai delik hukum.
Seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB), SSS, ditangkap oleh Bareskrim karena mengunggah meme yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Penangkapan ini menuai kontroversi di media sosial.
Akun Twitter @MurtadhaOne1 mengungkapkan kabar penangkapan tersebut dan menyebutkan bahwa SSS sedang dalam proses penyidikan.
Mahasiswi tersebut diduga melanggar Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 2024.
Pasal-pasal ini dikenal luas sebagai "pasal karet" karena tafsirnya yang bisa disalahgunakan.
Rocky mengingatkan bahwa penggunaan pasal-pasal ini terhadap mahasiswa akan membatasi ruang ekspresi publik.
Ia menilai kasus ini sebagai simbol perlawanan yang justru semakin disorot.
Rocky juga bertanya apakah kita siap untuk mengadili ribuan meme jika ini menjadi preseden hukum.
Editor: 91224 R-ID Elok
