Purnawirawan TNI AD Menegaskan Tidak Terlibat dalam Wacana Pemakzulan Gibran

 

Repelita Jakarta – Forum Purnawirawan TNI AD menegaskan mereka tidak ingin terlibat dalam wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mereka menyatakan bahwa isu tersebut bukanlah bagian dari agenda mereka dan tidak mencerminkan pandangan resmi organisasi.

Pernyataan ini dibuat untuk mengklarifikasi bahwa tidak semua elemen purnawirawan TNI AD mendukung usulan tersebut.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran digantikan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Mereka beralasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Usulan ini ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan TNI, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto.

Namun, tidak semua purnawirawan TNI AD sependapat dengan langkah tersebut.

Beberapa di antaranya berpendapat bahwa wacana pemakzulan Gibran tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan lebih bersifat manuver politik.

Mereka juga mengingatkan bahwa mekanisme pemberhentian Wakil Presiden harus melalui prosedur konstitusional yang jelas.

Pernyataan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa tidak semua elemen purnawirawan TNI AD mendukung usulan pemakzulan Gibran.

Mereka berharap agar masyarakat tidak salah paham dan menganggap bahwa seluruh purnawirawan TNI AD memiliki pandangan yang sama terkait isu tersebut.

Dengan demikian, wacana pemakzulan Gibran tetap menjadi perdebatan di kalangan purnawirawan TNI AD.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua pihak mendukung langkah tersebut dan ada yang memilih untuk tetap menjaga jarak dari isu ini.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga