Petrus Desak Polisi Uji Ijazah Mantan Presiden Jokowi demi Menjaga Integritas dan Nama Baik Bangsa

 

Repelita Jakarta - Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, meminta kepolisian membuktikan terlebih dahulu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, hal ini penting dilakukan sebelum penyidik melanjutkan penanganan terhadap laporan yang diajukan Tim Pembela Ulama dan Aktivis terkait dugaan ijazah palsu.

Petrus menegaskan, klarifikasi mengenai ijazah tersebut menjadi kunci untuk menguji apakah Presiden Jokowi masih memiliki kehormatan dan nama baik yang patut dijaga.

Ia menyebut adanya kejanggalan dalam proses penyelidikan.

Barang bukti utama berupa ijazah sarjana Fakultas Kehutanan yang disebut berasal dari Universitas Gadjah Mada belum pernah disita maupun diperiksa secara forensik.

Menurut Petrus, hal ini melanggar asas penyidikan yang adil dan menyeluruh.

Pihaknya menilai penyidik seharusnya segera menyita dokumen tersebut dan menyerahkannya ke Pusat Laboratorium Forensik.

Langkah ini diperlukan untuk memastikan secara objektif apakah ijazah tersebut asli atau palsu.

Petrus menambahkan, penyelidikan yang tidak didasarkan pada alat bukti utama berisiko mencederai proses hukum dan hanya akan menimbulkan spekulasi berkepanjangan di publik.

Ia juga menekankan bahwa kesaksian semata tanpa pembuktian dokumen forensik tidak cukup untuk membantah atau membenarkan dugaan yang berkembang.

Di tengah kontroversi ini, muncul pula pernyataan dari salah satu rekan seangkatan Presiden Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan.

Ia menyatakan kesiapannya untuk bersaksi demi menegaskan bahwa Jokowi memang benar pernah menjadi mahasiswa dan lulus dari UGM.

Namun bagi Petrus, kesaksian individu tetap harus diperkuat dengan verifikasi ilmiah terhadap dokumen resmi.

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai kredibilitas institusi penegak hukum.

Jika penyelidikan dilakukan secara terbuka dan transparan, kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun Presiden dapat dipulihkan.

Sebaliknya, jika proses ini dijalankan dengan penuh keraguan dan inkonsistensi, maka akan semakin memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap elite nasional.

Petrus berharap kepolisian segera mengambil langkah konkrit dan profesional agar persoalan ini tidak berlarut-larut.

Menurutnya, proses pembuktian bukan sekadar membela kehormatan individu, tetapi menyangkut integritas negara di mata rakyat.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga