Negara Diablo: Ketika Kekuasaan Menghancurkan Moralitas dan Kebenaran di Bawah Kepemimpinan Jokowi

 

Repelita Jakarta - M Rizal Fadillah menyoroti keberlanjutan pertanggungjawaban politik atas Ketetapan MPR terkait Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dianggap tak lagi ditegakkan, menuntut agar pelanggaran politik tetap dikenai sanksi.

Ia menyatakan bahwa meskipun seorang Presiden telah lengser, tindakan melawan hukum seperti korupsi, nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengkhianatan terhadap negara tetap bisa diproses hukum.

Fadillah menegaskan bahwa Jokowi, meskipun sudah tidak menjabat, tidak kebal hukum.

Ia menyebutkan prinsip kesetaraan di depan hukum (equality before the law) harus ditegakkan agar negara tidak terjebak dalam kekuasaan yang tidak adil.

Menurutnya, pelanggaran terhadap prinsip ini akan berujung pada pergeseran negara hukum menjadi negara kekuasaan atau kekayaan, yang bisa mengarah pada bentuk pemerintahan yang tiranikal dan bertentangan dengan Konstitusi serta Ideologi negara.

Fadillah juga menambahkan bahwa model negara seperti yang dijelaskan oleh Machiavelli—yang disebutnya sebagai "Negara Diablo"—mewakili kekuasaan yang mengabaikan moralitas dan hukum, di mana segala cara digunakan demi mencapai tujuan kekuasaan.

Negara tersebut, katanya, akan menghalalkan kebohongan, penipuan, dan manipulasi untuk mempertahankan kekuasaan.

Fokus Fadillah terarah pada masalah ijazah Presiden Joko Widodo, yang ia anggap menjadi simbol dari ketidakjujuran.

Ia berpendapat bahwa pencarian kebenaran terkait ijazah tersebut adalah hak publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemimpin negara.

Fadillah menyoroti ketidakmampuan pengadilan dalam menangani masalah ini, yang menurutnya bisa jadi karena pengaruh kekuasaan.

Lebih lanjut, Fadillah mengkritik langkah Jokowi yang menyudutkan pencari kebenaran dengan tindakan hukum, seperti dakwaan pencemaran nama baik.

Ia menyebutkan bahwa Jokowi memanfaatkan peran sebagai korban dalam konflik ini, dengan "playing victim" untuk meraih simpati.

Sebagai penutup, Fadillah menegaskan bahwa perjuangan antara hukum dan moralitas terus berlanjut.

Ia berharap pemerintahan mendatang, yang dipimpin oleh Prabowo, akan berpegang pada nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan, agar negara tidak terjerumus ke dalam bentuk kekuasaan yang lebih buruk.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga