Repelita Wonogiri - Rencana pembangunan pabrik semen di kawasan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, memunculkan ketegangan di tengah masyarakat.
Perbedaan pandangan antara kelompok pendukung dan penolak proyek tersebut semakin memperlebar jurang konflik sosial di wilayah tersebut.
Ketua DPRD Wonogiri, Sriyono, mengaku prihatin atas situasi yang berkembang.
Ia menilai kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan karena berdampak pada relasi antarwarga yang mulai retak.
Sriyono menegaskan tidak ingin melihat warga di daerahnya saling bermusuhan hanya karena perbedaan pendapat mengenai pembangunan pabrik tersebut.
Ia bahkan menyampaikan bahwa sebagian warga mulai merasa takut untuk menyampaikan pandangan mereka secara terbuka.
“Ketika seseorang sudah tidak berani berpendapat, maka kemerdekaan pribadinya sudah hilang,” ucapnya saat berdialog dengan masyarakat pendukung proyek.
Menurut Sriyono, ada kejanggalan dalam proses pengenalan proyek karena masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengembang.
Ia menyebut, bahkan sebagian warga yang menyatakan dukungan belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi apapun.
“Yang pro saja paling cuma 15 persen yang sudah ikut sosialisasi,” katanya.
Demi menyikapi persoalan ini, DPRD Wonogiri memutuskan akan mengadakan pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai proyek dan dokumen lingkungan yang menyertainya.
DPRD juga akan mempertemukan akademisi penyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dengan kelompok masyarakat yang menolak proyek tersebut.
Hasil diskusi akan disampaikan secara terbuka dan merata agar masyarakat memperoleh informasi yang berimbang.
Di sisi lain, kelompok masyarakat yang mendukung pendirian pabrik semen yang tergabung dalam Paguyuban Cinta Pracimantoro (PCP) mendesak pemerintah daerah untuk segera merealisasikan proyek.
Sriyono mengatakan kelompok ini mendorong percepatan pembangunan karena alasan kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.
Koordinator PCP, Permadi, menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan atas dasar kepentingan kelompok tertentu, melainkan karena kebutuhan nyata akan lapangan kerja.
“Kami butuh pekerjaan, bukan provokasi,” tegas Permadi.
Situasi ini menggambarkan dilema serius.
Satu sisi, pembangunan pabrik diharapkan membawa investasi dan membuka lapangan pekerjaan.
Namun di sisi lain, proyek ini justru menimbulkan ketegangan sosial dan berpotensi memicu konflik antarwarga.
Pemerintah diharapkan hadir untuk menyelesaikan perbedaan pandangan ini secara adil dan bijaksana.
Kajian komprehensif dari berbagai aspek, termasuk dampak lingkungan, menjadi hal yang mutlak dilakukan.
Terlebih, lokasi proyek berdekatan dengan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu yang telah diakui sebagai geopark dunia oleh UNESCO.
Pemerhati lingkungan pun menyuarakan kekhawatiran atas ancaman terhadap ekosistem karst yang dinilai rapuh dan sensitif terhadap aktivitas industri ekstraktif.
Editor: 91224 R-ID Elok
