Repelita Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah memilih tidak menanggapi serangan terhadap Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Muhammadiyah yang saat ini sedang mendampingi warga terdampak proyek nasional Pantai Indah Kapuk 2.
Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai pihak-pihak yang menyerang lembaga advokasi Muhammadiyah hanyalah segelintir orang yang mengaku sebagai kader persyarikatan.
Ia menyebut pola-pola tersebut sudah usang dan tidak relevan lagi.
“Tentang orang yang mengklaim sebagai kader itu kuno.
Sudah berkali-kali,” ujar Busyro di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.
Busyro menyamakan serangan terhadap LBH Muhammadiyah dengan praktik lama yang pernah terjadi di masa Orde Baru.
Ia mengaku sudah mengalami langsung masa itu dan menjadi korban operasi intelijen.
Menurutnya, tudingan terhadap LBH Muhammadiyah sangat mirip dengan pola-pola lama yang digunakan untuk membungkam suara kritis.
Karena itu, PP Muhammadiyah menegaskan tidak akan menanggapi upaya-upaya yang bertujuan melemahkan perjuangan LBH Muhammadiyah dalam membela hak masyarakat.
“Selevel Muhammadiyah tidak akan menanggapi mereka yang mengklaim sebagai kader Muhammadiyah.
Eman-eman rasanya.
Tidak selevel,” kata mantan pimpinan KPK tersebut.
Sebelumnya, Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah periode 2022–2024 Rimbo Bugis mendesak Gufroni untuk mundur dari jabatannya di LBH-AP PP Muhammadiyah.
Ia menuding Gufroni terlibat dalam praktik mafia hukum dan mencoreng nama organisasi.
“Kami anggap dia mafia kasus,” ujar Rimbo.
Aktivis Muhammadiyah lainnya, Paman Nurlette, juga melayangkan tuduhan serius.
Ia menyebut Gufroni menjadikan lembaga itu sebagai tempat berkumpulnya kelompok dengan ideologi ekstrem.
Nama-nama seperti Ahmad Khozinudin dan Said Didu disebut ikut serta dalam gerakan menolak proyek PIK 2.
Menanggapi berbagai tudingan tersebut, Gufroni menyatakan bahwa semua serangan itu adalah bagian dari risiko perjuangan.
Ia dan timnya tetap fokus pada pendampingan masyarakat yang terdampak proyek besar tersebut.
“Ya kalau saya sih tidak kaget ya.
Jadi ini kan bagian dari risiko perjuangan,” kata Gufroni.
Ia menegaskan bahwa LBH-AP PP Muhammadiyah tidak membela individu tertentu, melainkan membela seluruh masyarakat yang merasa termarjinalkan akibat proyek pembangunan tersebut.
“Jadi banyak orang yang kita advokasi, baik secara individu maupun kelompok masyarakat,” tutupnya.
Editor: 91224 R-ID Elok