Kadin Bentuk Tim Verifikasi untuk Tanggapi Permintaan Jatah Proyek Rp5 Triliun di Cilegon

Repelita Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengumumkan pembentukan tim verifikasi dan etik untuk menangani permintaan jatah proyek yang terjadi di Kota Cilegon.

Permintaan proyek tersebut melibatkan nama Kadin Kota Cilegon dan sejumlah pengusaha lokal setempat.

Anindya menjelaskan bahwa tim ini dibentuk untuk menanggapi keluhan masyarakat di Cilegon terkait masalah tersebut.

Ia turut menambahkan bahwa kehadirannya bersama Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya, yang juga berasal dari Banten, bertujuan untuk melakukan pengawasan lebih mendalam terhadap kasus ini.

Kadin Indonesia tetap berkomitmen untuk mendorong perdagangan dan investasi nasional dengan menjaga kepastian hukum serta menolak segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum dan pendekatan represif.

Sebagai langkah awal, Kadin akan segera mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari Gubernur Banten, BKPM, dan aparat penegak hukum untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai masalah yang terjadi di Cilegon.

Anindya menegaskan bahwa insiden ini lebih dipengaruhi oleh oknum di level kabupaten/kota dan bahwa penyelesaian masalah akan dilakukan melalui sinergi antara Kadin daerah, provinsi, dan pusat.

Ia menekankan pentingnya pencapaian target ekonomi dan pertumbuhan investasi, serta peran Kadin dalam menjaga kelancaran investasi dan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Dalam menghadapi masalah ini, Anindya juga mengingatkan bahwa Kadin harus tetap menjaga citra dan kepercayaan investor, yang selama ini didorong dengan aktif melakukan promosi investasi ke luar negeri.

Kadin tetap berkomitmen untuk bersikap pro bisnis, pro pemberdayaan daerah, dan menjaga nama baik organisasi di tingkat nasional dengan tegas.

“Jika ada masalah seperti ini, kami ingin menyelesaikannya langsung, tidak hanya di sosial media,” ujar Anindya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga