Jokowi Tegaskan Penolakan Tuntutan Tampilkan Ijazah, Sebut Ini Soal Hak Asasi Manusia

 

Repelita Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan penolakannya terhadap tuntutan untuk menunjukkan ijazahnya secara terbuka.

Dalam sidang mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo pada Rabu (30/4/2025), pihak Jokowi melalui kuasa hukumnya, YB Irpan, menolak permintaan penggugat, Muhammad Taufiq, yang menginginkan agar Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada publik.

Irpan menyampaikan bahwa penolakan tersebut didasarkan pada tiga alasan utama.

Pertama, pihak penggugat dianggap tidak memiliki legal standing untuk mengajukan tuntutan terkait masalah ini.

Kedua, Jokowi berpendapat bahwa setiap individu berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya.

Ketiga, dalam prinsip Hak Asasi Manusia, tidak seorang pun boleh diganggu atau dipaksa untuk membuka urusan pribadinya, keluarganya, atau hubungan surat-menyuratnya tanpa alasan yang sah.

Sidang mediasi ini dipimpin oleh mediator non-hakim, Profesor Adi Sulistiyono, Guru Besar bidang Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Kota Solo.

Meskipun sidang berjalan lancar, pihak Jokowi tetap menegaskan bahwa tuntutan penggugat untuk membuka ijazah tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Tuntutan untuk membuka ijazah ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh Muhammad Taufiq yang mengatasnamakan kelompok Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM).

Taufiq meminta agar Jokowi menunjukkan ijazahnya untuk membuktikan keabsahan pendidikan yang dimiliki oleh Presiden Jokowi.

Sidang lanjutan gugatan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi dengan agenda mediasi kedua, akan digelar pada Rabu (7/5/2025).

Mediasi perkara ini akan digelar di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Kota Solo.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga