Habiburokhman Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Mahasiswi ITB Terkait Kasus Meme Jokowi-Prabowo

 

Repelita Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengambil langkah tegas dengan mengajukan diri sebagai penjamin penangguhan penahanan terhadap mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS.

Mahasiswi tersebut sebelumnya ditangkap oleh Bareskrim Polri karena mengunggah meme yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di media sosial.

Habiburokhman menyatakan bahwa dirinya siap bertanggung jawab atas perilaku mahasiswi tersebut selama proses hukum berlangsung.

Ia mengirimkan surat resmi kepada Kepala Bareskrim Polri, Jenderal Agus Andrianto, yang menyatakan kesediaannya menjadi penjamin.

Dalam surat tersebut, Habiburokhman menjamin bahwa SSS tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, atau mempersulit jalannya proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Setelah mempertimbangkan surat jaminan tersebut, pihak kepolisian akhirnya memutuskan untuk menangguhkan penahanan SSS.

Institut Teknologi Bandung (ITB) menyampaikan terima kasih kepada Habiburokhman atas peran serta dan dukungannya dalam proses hukum ini.

ITB juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembinaan akademik dan karakter terhadap mahasiswi tersebut.

Langkah Habiburokhman ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk aktivis 98 yang menilai bahwa tindakan tersebut menunjukkan komitmen terhadap kebebasan berekspresi dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Namun, beberapa pihak juga mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar tidak digunakan untuk membungkam kritik konstruktif dari masyarakat.

Kasus ini menjadi sorotan publik terkait dengan kebebasan berekspresi di dunia maya dan penerapan hukum yang adil.

Publik berharap agar proses hukum terhadap SSS berjalan transparan dan berkeadilan, serta menjadi pembelajaran bagi penegak hukum dalam menanggapi kasus serupa di masa depan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga