Repelita Jakarta - Buni Yani, pengamat media dan politik, kembali mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Buni Yani, Jokowi tidak konsisten dalam menjawab tuduhan tentang ijazah yang dianggap palsu.
Pada sesi mediasi di pengadilan beberapa waktu lalu, Jokowi tidak hadir dan memilih diwakili oleh pengacaranya.
Buni Yani menilai ketidakhadiran ini menunjukkan upaya penghindaran dari tanggung jawab yang seharusnya dihadapi secara langsung.
Hal ini dianggap semakin menambah ketidakpercayaan publik terhadap integritas Jokowi sebagai seorang pemimpin negara.
Sebelumnya, Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazahnya di hadapan hakim, namun kenyataannya hal itu tidak terjadi.
Buni Yani mencatat bahwa ketidakhadiran ini memperburuk citra Jokowi di mata masyarakat.
Lebih lanjut, Buni Yani juga menyoroti langkah hukum yang ditempuh Jokowi dengan melaporkan sejumlah pihak atas tuduhan penghinaan terkait ijazah.
Menurutnya, langkah tersebut akan berisiko jika terbukti bahwa ijazah yang dimiliki oleh Jokowi bukanlah asli.
Buni Yani pun menegaskan pentingnya transparansi dalam proses hukum dan tidak boleh ada campur tangan politik dalam hal ini.
Selain itu, Buni Yani juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar memastikan bahwa hukum berjalan dengan adil tanpa adanya intervensi dari pihak yang berkuasa.
Ia memperingatkan bahwa jika sistem hukum dibiarkan disusupi oleh kepentingan politik, negara akan semakin sulit untuk maju.
Buni Yani berharap agar masyarakat tetap kritis dan tidak terpengaruh oleh narasi yang sengaja dibangun untuk menyembunyikan fakta.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu menjawab tantangan politik tetapi juga menjaga integritasnya di hadapan rakyat.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa Indonesia harus menjaga sistem hukum yang adil dan transparan agar masa depan negara ini dapat terjamin.
Editor: 91224 R-ID Elok