Indonesia Bisa Bubar jika Dinasti Politik Jokowi Tak Dikendalikan

 

Repelita Jakarta - Isu tentang dominasi politik keluarga mantan Presiden Joko Widodo kembali menguat setelah Gibran Rakabuming Raka menduduki posisi Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Fenomena ini mengundang kekhawatiran dari sejumlah pengamat yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk penguatan dinasti politik yang dapat merusak tatanan demokrasi.

Kritik terhadap praktik kekuasaan turun-temurun ini tidak hanya mencuat di dalam negeri, tetapi juga menjadi sorotan di tingkat internasional.

Beberapa analis melihat bahwa arah demokrasi Indonesia sedang mengalami kemunduran yang serius.

Perubahan aturan usia minimum calon wakil presiden yang terjadi menjelang pendaftaran calon, dinilai sebagai rekayasa politik untuk memberi ruang kepada Gibran.

Langkah itu dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena membuka celah kekuasaan untuk dimanipulasi demi kepentingan keluarga tertentu.

Tidak sedikit yang menilai bahwa keputusan tersebut telah mencederai prinsip demokrasi yang sehat dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Praktik seperti ini, menurut sejumlah tokoh, berisiko menimbulkan ketegangan sosial dan politik yang berkepanjangan.

Rocky Gerung, seorang pemikir politik, secara terbuka menyampaikan bahwa arah politik yang mengarah pada pewarisan kekuasaan dapat menyebabkan krisis konstitusional.

Ia juga menekankan bahwa jika fenomena ini terus dibiarkan, masa depan bangsa bisa berada di ujung tanduk.

Gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, dan aktivis mulai menyuarakan penolakan terhadap sistem politik yang dikuasai oleh kelompok keluarga semata.

Demonstrasi dan diskusi publik mulai marak sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

Mereka menyerukan pentingnya reformasi sistem politik agar tidak lagi memberi ruang pada kepentingan keluarga yang berkuasa.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang lahir dari proses yang jujur dan adil, bukan dari hasil rekayasa politik yang menguntungkan segelintir pihak.

Jika praktik politik dinasti tidak segera dihentikan, bangsa ini bisa menghadapi perpecahan dan kehilangan arah sebagai negara demokratis.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga