Anwar Usman Pilih Bungkam soal Usulan Pemakzulan Gibran dan Minta Waktu untuk Menenangkan Diri

 

Repelita Jakarta - Anwar Usman memilih untuk tidak merespons langsung soal usulan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyatakan ingin menenangkan diri sebelum memberikan keterangan lebih lanjut.

Ia meminta awak media untuk memberinya waktu.

“Saya belum mau beri komentar.

Nanti saja.

Biar saya cooling down dulu,” ujar Anwar saat ditemui wartawan.

Desakan pemakzulan Gibran muncul dari kelompok Forum Purnawirawan TNI-Polri.

Mereka mengajukan sejumlah poin tuntutan kepada presiden terpilih.

Salah satunya adalah usulan penggantian wakil presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Alasan mereka berakar dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran menjadi calon wakil presiden.

Putusan tersebut dianggap menyalahi aturan hukum acara dan prinsip kekuasaan kehakiman.

Forum itu menilai bahwa keputusan MK tidak sah dan cacat prosedur.

Sebaliknya, kelompok purnawirawan lainnya menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran.

Mereka menilai pemerintahan yang akan datang perlu diberikan kesempatan untuk bekerja.

Dukungan tersebut menunjukkan perbedaan sikap di antara para tokoh senior militer.

Isu pemakzulan ini pun menjadi sorotan publik dan menimbulkan perdebatan luas.

Anwar Usman sebagai salah satu tokoh sentral dianggap memiliki posisi penting dalam kontroversi ini.

Ia sebelumnya menjadi sorotan setelah memimpin sidang terkait usia minimal capres-cawapres.

Publik kini menanti sikap tegas dari Anwar mengenai polemik yang menyangkut keponakannya itu.

Di sisi lain, masyarakat berharap agar proses konstitusional tetap dihormati.

Upaya menjaga kestabilan politik nasional menjadi perhatian utama di tengah dinamika ini.

Langkah apapun yang diambil ke depan dinilai harus sesuai dengan prinsip hukum dan etika pemerintahan.

Kredibilitas lembaga negara harus tetap dijaga demi kepercayaan publik.

Situasi politik yang memanas perlu direspons dengan bijak oleh semua pihak.

Pemakzulan bukan perkara sederhana karena menyangkut stabilitas negara dan masa depan pemerintahan.

Penting bagi elit politik dan hukum untuk menahan diri dan mendorong penyelesaian lewat jalur yang sah.

Proses demokrasi harus dijaga agar tidak terciderai oleh kepentingan sesaat. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga