Tuntutan Purnawirawan TNI: Gibran Harus Diganti, Pemerintah Diharap Dengarkan Seruan Mereka

 

Repelita Jakarta – Forum Purnawirawan TNI kembali menghebohkan dunia politik Indonesia dengan menyampaikan delapan tuntutan yang cukup mengejutkan.

Melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh ratusan purnawirawan TNI, mereka meminta agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan sebagai seorang pemimpin negara. Mereka juga mengungkapkan bahwa keberadaan Gibran di pemerintahan saat ini justru merugikan bangsa Indonesia.

Selain itu, Forum Purnawirawan TNI juga menyampaikan bahwa mereka menginginkan agar pemerintah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 asli, sebagai dasar hukum yang digunakan untuk memerintah.

Mereka juga meminta agar proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dihentikan, serta menuntut agar tenaga kerja asing asal China yang bekerja di Indonesia segera dikembalikan ke negara asalnya.

Tuntutan ini mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk pihak pemerintah. Presiden Prabowo Subianto melalui Penasihat Khusus Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa Presiden menghormati usulan yang disampaikan oleh purnawirawan TNI.

Namun, Presiden juga mengingatkan bahwa usulan tersebut masih perlu dipelajari lebih dalam sebelum ada keputusan lebih lanjut.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menanggapi tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa Prabowo-Gibran adalah pemimpin negara yang sah, sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Muzani juga menegaskan bahwa MPR tidak memiliki kewenangan untuk mencopot Wakil Presiden di luar mekanisme yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pengamat politik mengkritik tuntutan dari purnawirawan TNI, dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan drama politik yang tidak perlu dan dapat merusak marwah demokrasi Indonesia.

Mereka menambahkan bahwa demokrasi Indonesia harus dihormati, tanpa adanya intervensi dari kelompok manapun yang mencoba untuk mengubah hasil pemilu secara sepihak.

Forum Purnawirawan TNI tetap bersikukuh dengan delapan tuntutannya dan berharap agar pemerintah mempertimbangkan dengan serius usulan yang telah mereka sampaikan.

Mereka menekankan bahwa langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga kestabilan dan kelangsungan bangsa Indonesia ke depan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga