Repelita, Jakarta - Kunjungan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke rumah mantan Presiden Joko Widodo di Solo saat momen Lebaran kembali memicu sorotan publik, terutama karena pertemuan itu disinyalir turut membahas program-program kementerian.
Peneliti senior Citra Institute, Efriza menilai langkah para menteri tersebut sebagai bentuk kurang menghargai Presiden Prabowo Subianto yang saat ini memegang kendali pemerintahan.
Menurut Efriza, para menteri seharusnya lebih menjaga perasaan Presiden Prabowo dan tidak menjadikan rumah Jokowi sebagai tempat membahas urusan strategis negara.
Ia mencontohkan Menteri Koperasi dan UMKM Budi Arie yang diketahui membicarakan program Koperasi Desa Merah Putih dalam kunjungannya ke rumah Jokowi.
"Program itu seharusnya dibahas bersama Presiden Prabowo, bukan dengan mantan presiden yang tidak lagi memiliki otoritas formal," ujar Efriza.
Ia menyebut tindakan semacam ini dapat memunculkan persepsi negatif tentang adanya dua pusat kekuasaan dalam pemerintahan.
"Keliru dan miris karena persoalan negara diumbar ke orang yang tidak tepat. Ini justru menghadirkan pantulan citra adanya matahari kembar," jelasnya.
Kekhawatiran soal "matahari kembar" ini, menurut Efriza, dapat menimbulkan kebingungan di publik mengenai siapa sesungguhnya pemegang arah kebijakan pemerintahan saat ini.
Apalagi, beberapa menteri tampak masih menunjukkan loyalitas kepada Jokowi dengan menyebutnya sebagai “bos”.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, misalnya, menyebut kunjungannya sebagai bentuk silaturahmi kepada “bekas bos” yang disebutnya masih menjadi bos.
"Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya," ujar Trenggono.
Pernyataan itu pun mengundang komentar sinis dari warganet.
"Bingung ini negara siapa presidennya, Prabowo atau masih Jokowi?" tulis akun @kawanhati di media sosial X.
"Kalau masih anggap Jokowi bos, ya mending pindah ke tim cadangan," tambah akun @rakyatmelihat.
Publik pun mulai menyoroti peran Jokowi pasca lengser dan sejauh mana mantan presiden itu masih memiliki pengaruh dalam urusan pemerintahan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok