Repelita Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akhirnya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang sempat viral mengenai teguran dari wakil presiden saat dirinya menutup perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik mafia beras.
Amran menegaskan bahwa teguran tersebut tidak datang dari Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka.
Ia menjelaskan bahwa kejadian itu terjadi pada masa lalu, saat ia menjabat sebagai Menteri Pertanian di periode sebelumnya.
Menurut Amran, pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks akademik sebagai refleksi dari pengalaman pribadinya dalam menghadapi praktik-praktik korupsi dan mafia pangan.
Ia menyebut teguran tersebut justru menjadi dorongan untuk tetap konsisten dalam menjalankan kebijakan pemberantasan mafia beras.
Amran juga menegaskan bahwa saat ini dirinya mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan itu, kata Amran, sangat penting untuk memperkuat langkah-langkah pemerintah dalam menjamin ketahanan pangan dan memberantas kartel pangan yang merugikan rakyat.
Amran menyatakan bahwa ia akan terus berupaya menertibkan jalur distribusi dan memutus mata rantai permainan harga yang dilakukan oleh oknum tertentu.
Ia meminta masyarakat tidak salah paham atas pernyataannya, karena ia tidak pernah menuduh Gibran sebagai pihak yang menghalangi pemberantasan mafia.
“Pak Gibran dan Pak Prabowo justru sangat mendukung program pemberantasan mafia pangan. Jangan salah tafsir,” kata Amran kepada wartawan usai rapat kerja.
Pernyataan ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi dan tudingan warganet yang sempat menyeret nama Gibran dalam isu mafia pangan.
Di media sosial, banyak yang mengaitkan pernyataan Amran dengan Wapres saat ini, karena tidak disebutkan secara eksplisit siapa pejabat yang dimaksud.
“Jangan lempar batu sembunyi tangan. Kalau bukan Gibran, sebut dong siapa,” tulis akun @netralkritis.
Namun setelah klarifikasi ini, sebagian warganet justru mengapresiasi langkah Amran yang akhirnya meluruskan situasi.
“Bagus, berarti clear ya, bukan Gibran. Semoga mafia pangan benar-benar diberantas,” tulis akun @rakyatbijak.
Amran menegaskan bahwa kementeriannya akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk menindak tegas praktik mafia beras dan pangan secara umum.
Ia juga mengingatkan bahwa ketahanan pangan adalah soal kedaulatan negara, bukan semata soal produksi.
“Kalau pangan dikendalikan oleh segelintir orang, itu bahaya buat negara,” tegasnya.
Dengan klarifikasi ini, Amran berharap tidak ada lagi kesalahpahaman dan masyarakat bisa mendukung langkah pemerintah dalam membangun sistem pangan yang adil dan merata.
Ia juga meminta publik tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi yang belum tentu sesuai dengan konteks sebenarnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok