Makin Panas: Isu 'Dua Matahari Kembar' Politik Jokowi dan Prabowo Jadi Sorotan Nasional, Omongan SBY Terbukti?

 

Repelita Jakarta - Isu 'dua matahari kembar' dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat.

Polemik ini menjadi sorotan nasional setelah kunjungan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo di Solo pada awal April 2025.

Kunjungan tersebut terjadi saat Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan ke Timur Tengah dan Turki.

Beberapa menteri menyebut Jokowi sebagai "bos" mereka.

Pernyataan ini memicu spekulasi adanya dualisme kepemimpinan dalam pemerintahan.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya sudah mengingatkan bahwa tidak boleh ada 'matahari kembar' dalam pemerintahan.

SBY menegaskan bahwa di Indonesia hanya boleh ada satu pusat kekuasaan.

Peringatan SBY ini dianggap sebagai sinyal adanya potensi perpecahan dalam kabinet jika isu ini tidak segera ditangani.

Jhon Sitorus, seorang pegiat media sosial, menilai bahwa sinyal 'matahari kembar' bukan lagi sekadar asumsi, tetapi mulai menunjukkan gejala nyata.

Ia menyebutkan bahwa SBY telah berulang kali memberikan peringatan mengenai isu ini melalui orasi ilmiah dan pernyataan terbuka.

Menurut Jhon, SBY tidak mungkin berulang kali mengingatkan soal 'matahari kembar' jika dalam pengamatan dan insting politiknya tidak ada potensi yang mengarah ke sana.

Di sisi lain, jurnalis senior Dahlan Iskan turut menyoroti isu ini.

Ia menyebutkan bahwa upaya Partai Gerindra mendinginkan suhu politik terkait isu 'matahari kembar' ini dilakukan oleh Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Muzani tampil meredakan rumor ini dengan menyatakan bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan dalam pemerintahan.

Namun, Dahlan Iskan menilai bahwa pertemuan menteri dengan Jokowi di Solo tetap memunculkan pertanyaan mengenai loyalitas dan konsolidasi dalam kabinet.

Polemik ini semakin memanas dan menjadi perhatian publik.

Masyarakat menantikan langkah konkret dari Presiden Prabowo untuk menanggapi isu 'matahari kembar' ini.

Apakah kabinet akan melakukan evaluasi terhadap loyalitas menteri ataukah akan ada langkah lain untuk menjaga stabilitas pemerintahan?

Isu ini juga menjadi ujian bagi konsolidasi politik antara Presiden Prabowo, mantan Presiden Jokowi, dan SBY.

Publik berharap agar situasi ini dapat diselesaikan dengan bijak demi menjaga persatuan dan stabilitas politik di Indonesia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga