Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Mahkamah Agung Inggris Tegaskan Transgender Bukan Perempuan dalam Keputusan Kontroversial, Ribuan Warga Berunjuk Rasa di London

 London Trans+ Pride 2023: Protest date, location and route

Repelita, London – Ribuan warga memadati Parliament Square di London pada Sabtu (19/4) untuk menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Agung Inggris yang menyatakan bahwa definisi hukum "perempuan" hanya mencakup individu yang dilahirkan sebagai perempuan biologis.

Keputusan ini mengecualikan perempuan transgender, bahkan yang telah memiliki sertifikat pengakuan gender (GRC), dari definisi hukum tersebut.

Aksi protes ini dipicu oleh putusan Mahkamah Agung Inggris yang menegaskan bahwa istilah "perempuan" dalam Undang-Undang Kesetaraan 2010 merujuk secara eksklusif pada jenis kelamin biologis, bukan identitas gender.

Keputusan ini berawal dari kasus hukum di Skotlandia yang mewajibkan 50% perwakilan perempuan di dewan publik, termasuk perempuan transgender dengan GRC. Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengakuan GRC bertentangan dengan definisi hukum yang ada.

Para aktivis dan kelompok hak asasi manusia khawatir bahwa keputusan ini dapat mengarah pada diskriminasi yang lebih luas terhadap perempuan transgender, termasuk pembatasan akses ke fasilitas umum seperti toilet perempuan, ruang perawatan rumah sakit, dan tim olahraga.

Meskipun Mahkamah Agung menegaskan bahwa individu transgender tetap dilindungi dari diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Kesetaraan, banyak pihak yang melihat keputusan ini sebagai kemunduran signifikan dalam perlindungan hak-hak transgender.

Demonstrasi yang berlangsung damai ini menunjukkan solidaritas yang kuat di kalangan komunitas LGBTQ+ di Inggris. Para peserta protes menyerukan "liberasi transgender" dan menuntut pengakuan serta perlindungan yang setara bagi semua individu, terlepas dari identitas gender mereka.

Pemerintah Inggris menyatakan bahwa keputusan ini memberikan kejelasan bagi penyedia layanan terkait definisi hukum perempuan.

Namun, para kritikus berpendapat bahwa keputusan ini membuka pintu bagi praktik eksklusi yang lebih luas dan dapat memperburuk marginalisasi terhadap individu transgender di berbagai sektor kehidupan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Bottom

Copyright © 2023 - Repelita.net | All Right Reserved