Mahfud MD Soroti Rusaknya Ekosistem Peradilan Indonesia, Desak Tindakan Tegas dari Pemerintah

 

Repelita Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyoroti kerusakan serius dalam ekosistem peradilan Indonesia.​

Dalam wawancara terbaru, Mahfud menyatakan bahwa praktik jual-beli perkara kini telah menjadi fenomena yang umum terjadi di berbagai tingkatan pengadilan.​

"Di mana-mana terjadi jual-beli perkara. Ekosistem peradilan kita sudah rusak," tegas Mahfud. ​

Mahfud menilai bahwa kondisi ini mencerminkan lemahnya integritas di kalangan aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara.​

"Orang yang ingin berbuat baik di pengadilan sekarang susah, karena ekosistemnya sudah busuk," tambahnya. ​

Pernyataan Mahfud ini merujuk pada serangkaian kasus suap yang melibatkan hakim di beberapa pengadilan negeri, termasuk Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara.​

Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi jalannya persidangan demi kepentingan pribadi atau kelompok.​

Mahfud juga mengungkapkan bahwa praktik ini telah menjadi jaringan yang terorganisir, di mana hakim dan pihak terkait lainnya saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. ​

"Ini sudah menjadi jaringan yang sangat berbahaya bagi sistem hukum kita," ujarnya. ​

Sebagai langkah konkret, Mahfud mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan tegas guna membersihkan lembaga peradilan dari praktik-praktik korupsi tersebut. ​

"Presiden harus turun tangan, lakukan tindakan darurat untuk membenahi ekosistem peradilan kita," tegas Mahfud. ​

Ia menekankan bahwa tanpa langkah tegas dari pemerintah, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan akan semakin menurun. ​

Pernyataan Mahfud ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan berbagai kalangan.​

Banyak netizen yang menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kondisi peradilan yang semakin memprihatinkan.​

"Semoga ada perubahan nyata setelah pernyataan ini," tulis akun @hukumbersih.​

Namun, beberapa pihak juga mempertanyakan sejauh mana langkah-langkah konkret akan diambil untuk mengatasi masalah ini.​

"Harus ada bukti nyata, bukan sekadar wacana," komentar akun @adiljaya.​

Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi sistem peradilan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar yang memerlukan komitmen dan tindakan nyata dari semua pihak terkait.​

Penting bagi pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan sistem hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan.​

Tanpa adanya upaya bersama, impian untuk mewujudkan negara hukum yang sejati akan sulit tercapai.​

Polemik ini juga mencerminkan dinamika politik Indonesia yang terus berkembang.​

Peran media sosial sebagai alat komunikasi politik semakin signifikan, namun juga membawa tantangan tersendiri.​

Pejabat publik perlu memahami dampak dari setiap pesan yang disampaikan melalui platform digital.​

Dengan demikian, komunikasi yang efektif dan bertanggung jawab menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga