Kisah Korupsi Pegawai Bapenda Semarang: Iuran Rp 900 Juta untuk Gratifikasi Hevearita Terungkap

 

Repelita, Semarang – Sidang perdana kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita), mengungkap praktik pungutan liar yang melibatkan pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang.

Dalam sidang yang digelar pada Senin, 21 April 2025, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan bahwa para pegawai Bapenda diwajibkan untuk menyetorkan dana "iuran kebersamaan" yang besarnya mencapai Rp800 juta hingga Rp900 juta per kuartal.

Dana yang terkumpul dari iuran tersebut, yang berasal dari potongan insentif pemungutan pajak, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri.

Selain itu, dalam sidang tersebut juga terungkap bahwa Mbak Ita meminta bagian sebesar Rp300 juta dari dana iuran tersebut. Permintaan ini disampaikan setelah Kepala Bapenda, Indriyasari, melaporkan bahwa dana iuran telah mencapai jumlah yang signifikan.

Jaksa juga mengungkapkan bahwa dana iuran kebersamaan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk kegiatan Dharma Wanita, rekreasi, bingkisan hari raya, hingga pembelian batik.

Namun, penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Dalam dakwaan kedua, jaksa menyebutkan bahwa total potongan yang dinikmati oleh Mbak Ita mencapai Rp1,8 miliar, sementara suaminya, Alwin Basri, menerima Rp1,2 miliar.

Uang tersebut berasal dari potongan pembayaran pegawai negeri yang bersumber dari insentif pemungutan pajak dan tambahan penghasilan di organisasi tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi daerah dan menunjukkan adanya praktik korupsi yang melibatkan ASN di tingkat kota.

Proses hukum terhadap Mbak Ita dan suaminya masih berlangsung, dan diharapkan dapat memberikan efek jera serta memperbaiki sistem pemerintahan di Kota Semarang.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga