Jokowi Dinilai Coba Pertahankan Pengaruh Politik Keluarga Lewat Penempatan Anak dan Menantu di Posisi Strategis Pemerintahan

 

Repelita Jakarta – Isu mengenai upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertahankan pengaruh politiknya melalui penempatan anak dan menantunya di posisi strategis pemerintahan kembali mencuat. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan kekuasaan keluarga dalam kancah politik nasional.

Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, telah menjabat sebagai Wali Kota Solo sejak 2021. Pada Pilpres 2024, Gibran maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Selain itu, Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, terjun ke dunia politik dengan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan berencana maju dalam Pilkada 2024.

Sementara itu, menantu Jokowi, Bobby Nasution, menjabat sebagai Wali Kota Medan sejak 2021. Langkah-langkah ini memicu kritik dari berbagai pihak yang menilai adanya potensi praktik politik dinasti yang dapat merugikan demokrasi.

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menilai bahwa konstitusi Indonesia tidak dirancang untuk mengakomodasi kepentingan politik keluarga tertentu dalam mempertahankan kekuasaan. Ia juga menyoroti potensi kolusi dan nepotisme yang dapat muncul akibat dominasi keluarga dalam politik.

Meskipun demikian, Jokowi tetap mempertahankan langkah-langkah tersebut sebagai bagian dari strategi politik keluarganya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai bahwa isu "matahari kembar" yang merujuk pada kepemimpinan Prabowo dan pengaruh Jokowi tidak akan mengancam negara. Ia menyarankan agar semua pihak fokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan pemerintahan.

Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim adanya kepemimpinan ganda dalam pemerintahan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga