Isu Ijazah Palsu Jokowi Kembali Mencuat, Ini Tokoh-Tokoh Berbeda Pandangan Tentang Dampaknya pada Citra Presiden

Repelita, Jakarta - Isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat setelah sejumlah tokoh yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) melakukan aksi demonstrasi di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan kediaman Jokowi di Solo. Aksi ini menuntut kejelasan mengenai keaslian ijazah Jokowi yang pernah menjadi polemik sejak 2019.

Polemik ijazah Jokowi pertama kali mencuat pada 2019, saat sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut, yang konon diperoleh dari Fakultas Kehutanan UGM pada 1985. UGM telah membantah tuduhan tersebut, dengan menegaskan bahwa Jokowi memang seorang alumnus Fakultas Kehutanan yang sah. Meski begitu, klaim ini tidak menghentikan tuduhan bahwa ijazahnya palsu.

Pada Oktober 2022, Bambang Tri Mulyono, penulis buku *Jokowi Undercover*, menggugat Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri pada Pilpres 2019. Namun, gugatan tersebut dicabut. Sebelumnya, Bambang Tri juga divonis 3 tahun penjara pada 2017 akibat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta penghinaan terhadap penguasa. Pada 18 April 2023, Pengadilan Negeri Solo menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Bambang Tri dan Sugi Nur Rahardja karena terbukti menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Jokowi.

Pada Maret 2025, Rismon Sianipar, seorang akademisi yang merupakan alumnus UGM, mengunggah video di YouTube yang kembali mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Ia merujuk pada penggunaan jenis huruf Times New Roman yang diklaim belum ada pada 1985, yang memicu kembali perdebatan di media sosial. Keriuhan ini kemudian didukung oleh tokoh-tokoh lain, termasuk ahli telematika Roy Suryo.

Sejumlah tokoh pun memberikan pandangan mereka terkait polemik ini. Berikut adalah respons enam tokoh yang terlibat:

1. Mahfud MD, pakar hukum tata negara dan mantan Menko Polhukam, menegaskan bahwa meskipun ijazah Jokowi terbukti palsu, hal itu tidak akan membatalkan sahnya keputusan-keputusan yang telah dibuatnya sebagai Presiden.

Mahfud menjelaskan bahwa dalam hukum administrasi negara, prinsip kepastian hukum menjamin keputusan yang telah sah tetap berlaku.

Menurutnya, UGM juga tidak perlu ikut campur lebih jauh dalam masalah ini karena mereka hanya bertugas mengeluarkan ijazah, bukan memalsukannya.

2. Rocky Gerung, pengamat politik, menilai bahwa isu ijazah palsu ini sebenarnya adalah masalah yang sederhana namun sengaja diperumit.

Ia menyarankan agar Jokowi segera menunjukkan ijazahnya jika diminta, agar isu ini segera selesai.

Rocky juga mengingatkan bahwa jika tidak ditangani dengan cepat, masalah ini akan merugikan citra Jokowi dan berpotensi membebani Presiden Prabowo Subianto.

3. Amien Rais, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, mengungkapkan bahwa dirinya sudah meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya sejak tiga tahun lalu, tetapi hingga kini belum ada tanggapan.

Amien meyakini bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah yang sah.

Ia menyebut bahwa ijazah S1 Jokowi yang diklaim berasal dari UGM itu kemungkinan besar tidak ada.

Amien bahkan menganggap ijazah Jokowi sebagai ijazah oplosan.

4. Pangeran Mangkubumi, Sekretaris Jenderal GibranKu, mengecam tuduhan ijazah palsu Jokowi sebagai fitnah yang tidak berdasar dan hoaks.

Pangeran menyatakan siap membentuk tim advokasi untuk membela Jokowi, mengingat tuduhan ini mencemarkan nama baik serta kredibilitas Jokowi,

serta merusak integritas lembaga-lembaga independen yang terlibat dalam proses verifikasi dokumen saat Jokowi maju dalam pemilihan berbagai jabatan.

5. Hercules, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), menilai bahwa tuduhan mengenai ijazah palsu Jokowi hanya dibuat-buat untuk mencari sensasi dan membuat gaduh.

Menurut Hercules, tidak mungkin Jokowi bisa maju sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden tanpa menggunakan ijazah yang sah.

Ia meminta pihak-pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi untuk berhenti mencari masalah.

6. Affandi Affan, Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, menganggap isu ijazah palsu Jokowi sebagai fitnah yang tidak hanya mencederai akal sehat, tetapi juga mengabaikan kontribusi besar Jokowi terhadap pembangunan Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa UGM telah menegaskan bahwa Jokowi adalah lulusan sah dari kampus tersebut dan ijazahnya sah.

Affan juga mengajak publik untuk menghargai jasa-jasa Jokowi dalam pembangunan infrastruktur, program sosial, dan pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara.(*)