Hasto Bertahan Sebagai Sekjen PDI-P Meski Diterpa Kasus Hukum, Dinamika Perebutan Kekuasaan Mewarnai Kongres 2025

 

Repelita Jakarta – Hasto Kristiyanto tetap menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), meskipun menghadapi masalah hukum.

Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI-P Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, menegaskan bahwa Hasto masih aktif menjalankan tugasnya sebagai Sekjen.

“Iya, masih,” ujar Ganjar saat dikonfirmasi.

Hasto sendiri tengah terjerat dalam dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka pada Desember 2024 dan menahannya pada Februari 2025.

Penahanan ini memunculkan spekulasi tentang dampaknya terhadap struktur internal partai.

Namun, PDI-P tetap solid dan tidak menunjuk pengganti Hasto.

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan jajaran partai lainnya menyatakan bahwa Hasto tetap memegang peran penting dalam kepemimpinan partai.

“Tidak ada pengganti Sekjen, titik!” tegas sumber internal PDI-P.

Meski demikian, situasi ini memunculkan dinamika politik internal.

Menjelang kongres partai pada April 2025, muncul faksi pragmatis yang berupaya merebut kepemimpinan partai dari Megawati dan membawa PDI-P ke koalisi pemerintah Prabowo-Gibran.

Sumber internal mengungkapkan adanya upaya pengambilalihan tersebut, meskipun belum ada langkah konkret yang terwujud.

Penahanan Hasto juga memunculkan spekulasi mengenai keterlibatan Megawati dalam kasus Harun Masiku.

Beberapa pihak menduga adanya motif politik di balik penetapan Hasto sebagai tersangka, meskipun hingga saat ini belum ada bukti yang mengarah pada Megawati.

Dalam konteks ini, Hasto menyatakan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum dan tetap mendukung proses demokrasi.

“Saya akan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku,” ujarnya.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menunjukkan bagaimana proses hukum dapat mempengaruhi dinamika politik internal partai.

PDI-P harus menghadapi tantangan dalam menjaga soliditas internal sambil menghormati proses hukum yang sedang berjalan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga