Gugatan Ijazah Palsu Jokowi: PDIP Tegaskan Penggugat yang Harus Buktikan Tuduhan, Bukan Mantan Presiden

 

Repelita Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara mengenai gugatan ijazah palsu yang dilayangkan terhadap mantan Presiden Joko Widodo.

PDIP menegaskan bahwa yang harus membuktikan tuduhan tersebut adalah pihak yang menggugat, bukan Jokowi.

Menurut PDIP, setiap gugatan hukum harus diawali dengan bukti yang kuat.

Pihak penggugat harus dapat membuktikan bahwa tuduhan tersebut benar adanya.

Jokowi, dalam hal ini, tidak perlu membuktikan sesuatu yang tidak terbukti secara jelas.

PDIP juga mengingatkan bahwa UGM telah mengonfirmasi keaslian ijazah Jokowi, yang semakin memperkuat bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.

Aria Bima, politikus senior PDIP, mengingatkan bahwa hukum harus dijalani dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak.

Ia menilai, jika penggugat tidak dapat menyampaikan bukti yang kuat, gugatan ini hanya akan menjadi spekulasi belaka.

Gugatan ini sendiri diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta.

Sidang perdana sudah digelar, namun Jokowi tidak hadir dalam persidangan tersebut.

Jokowi tidak hadir karena ada agenda luar negeri yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

PDIP juga menegaskan agar pihak-pihak yang terlibat tidak menggunakan situasi ini untuk kepentingan politik pribadi.

Mereka mengingatkan bahwa proses hukum harus berjalan dengan adil dan transparan.

Sebagai partai yang mendukung Jokowi, PDIP meminta agar publik tidak terjebak dalam isu yang tidak jelas kebenarannya.

Pihak penggugat diharapkan dapat menunjukkan bukti yang sah dan kuat dalam persidangan.

Persidangan selanjutnya akan memperlihatkan apakah gugatan ini memiliki dasar yang kuat atau sekadar sebuah spekulasi.

PDIP optimis bahwa keadilan akan ditegakkan melalui proses hukum yang objektif.

(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga