Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa dirinya bersama para menteri sedang menangani persoalan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini disampaikannya saat menanggapi pertanyaan awak media di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
"Ya, lagi diurus semuanya," kata Prabowo sembari mengangkat jempol.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini mengaku telah melaporkan persoalan ini kepada Presiden Prabowo. "Sudah dilaporkan ke presiden," kata Rini di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025). Namun, Rini tidak menjelaskan lebih lanjut tanggapan presiden terkait hal tersebut.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyoroti bahwa polemik pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 merupakan 'warisan' politisasi dari era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, proses seleksi CPNS yang dimulai pada akhir masa jabatan Jokowi seharusnya dilanjutkan hingga tuntas oleh pemerintahan Prabowo.
"Yang sudah diterima sekarang harusnya diangkat terus pemerintah menjelaskan lagi untuk berikutnya lagi disesuaikan dengan kebutuhan yang akan datang. Karena ini kan penerimaan yang sekarang itu janji Pak Jokowi dulu. Masalahnya di situ, jadi harus menerima," kata Trubus.
Trubus menambahkan, penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK tidak akan menyebabkan kekosongan tenaga kerja di instansi pemerintah. "Nggak ngefek (kerja birokrasi). Karena itu kan ASN kita sudah kebanyakan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, jadi ini sistem digital. Kalau ya sistem digital kita enggak membutuhkan PNS terlalu banyak, untuk apa," ucapnya.
Ia menekankan agar pemerintah tidak lagi menjadikan proses CPNS sebagai kepentingan politik. "ASN ini jangan dipolitisasi terus untuk kepentingan politik. Ini kan kepentingan politik kemarin Pak Jokowi. Sementara sekarang ini mungkin Pak Prabowo enggak membutuhkan," kritik Trubus.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI bersama KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah bersepakat untuk menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan bagian dari percepatan penataan pegawai untuk formasi 2024. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
