Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik dugaan bagi-bagi jabatan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kementerian Kehutanan. Ia mempertanyakan urgensi merekrut begitu banyak kader partai ke dalam satu kementerian dan menilai hal tersebut sebagai praktik nepotisme politik yang berbahaya.
"Kan harus kita lihat, kebutuhannya apa merekrut (kader) partai ke dalam satu kementerian dan banyak sekali," ujar Rocky dikutip pada Jumat (7/3/2025).
Menurutnya, satu-satunya alasan yang masuk akal dari rekrutmen besar-besaran kader partai di kementerian adalah untuk membangun jaringan kekuasaan dan mengamankan informasi. Namun, ia menilai hal ini sebagai bentuk korupsi sejak dalam pikiran.
"Jadi sebetulnya satu-satunya keterangan adalah untuk neuri (menguasai), kan itu intinya. Niuri informasi lah atau membangun jaringan, tapi itu suatu korupsi sejak dalam pikiran," tegasnya.
Lebih lanjut, Rocky menyebut praktik ini sebagai upaya sistematis dalam memasang “peralatan sendiri” guna menjalankan kekuasaan dengan cara yang tidak sehat. "Memasang peralatan sendiri untuk menjalankan kekuasaan dan cara menjalankannya betul-betul dibastikal (brutal)," tukasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa nepotisme politik semacam ini berpotensi menjadi masalah besar, terutama karena partai yang sama menguasai kementerian yang memiliki kepentingan ekonomi besar di dalamnya.
“Bagian nepotisme partai itu bisa, karena dari partai yang sama menguasai kementerian negara yang sebetulnya di dalamnya ada bisnis besar,” ungkap Rocky.
Selain itu, Rocky menilai langkah ini bertentangan dengan prinsip efisiensi yang selama ini dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto. "Kita makin melihat bahwa membiayai mereka yang sebetulnya tidak dalam kapasitas, artinya kita membayar mereka padahal Pak Prabowo ingin ada penghematan," kata dia.
Rocky pun menyimpulkan bahwa dengan adanya kebocoran anggaran akibat praktik semacam ini, narasi efisiensi pemerintahan sebenarnya hanya sekadar omong kosong belaka. "Jadi bocoran-bocoran ini pasti menuntun kembali kita untuk menyimpulkan bahwa efisiensi itu memang sekadar omon-omon (omong kosong)," kuncinya.
Sebelumnya, salah satu yang menjadi sorotan adalah pasangan suami istri Andy Budiman dan Suci Mayang Sari, yang diketahui sama-sama mendapatkan posisi di kementerian tersebut.
Unggahan akun X @PaltiWest2024 membagikan tangkapan layar biodata Andy Budiman yang mencantumkan informasi bahwa ia merupakan kader PSI dan suami dari Suci Mayang Sari. Dalam unggahannya, akun tersebut menulis, "Anjir Andi Budiman dan Suci Mayang Sari ini suami istri toh?! Nepotisme ga nanggung ini mah.." disertai dengan emoji tertawa.
Tak hanya itu, akun yang sama juga menyebut bahwa Kemhut kini dipenuhi oleh kader PSI, mirip dengan fenomena di Kementerian Koperasi yang dikaitkan dengan kelompok Projo.
"Setelah Kementerian Koperasi menjadi Kementerian Projo, kini Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian PSI. Pantesan Menteri Kehutanan menyerang Anies Baswedan," timpalnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
