Tanggapi Luhut soal Aliran Bansos, Rocky Gerung: Jokowi Lagi, Jokowi Lagi

 

Repelita Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa hanya separuh dari anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun yang benar-benar sampai kepada masyarakat. Menurut Luhut, masalah utama dalam penyaluran bansos tersebut adalah data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, dan warga yang bahkan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut pada Minggu, 9 Februari 2025.

Menanggapi pernyataan Luhut, pemerhati politik Rocky Gerung menilai bahwa pengakuan Luhut semakin memperkuat gambaran kebobrokan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rocky menyoroti bahwa dari total anggaran bansos yang Rp500 triliun, setengahnya, yaitu sekitar Rp250 triliun, tidak tersalur dengan baik.

“Maka orang bertanya, kalau begitu yang Rp500 itu dari separo itu Rp250 triliun tersalur atau terkorupsi atau tidak tersalur, kan itu pertanyaan akuntansinya. Walaupun kita tahu keterangan Pak Luhut kemudian dia merangkaknya bahwa ada data yang tidak jelas,” kata Rocky dalam akun YouTube pribadinya.

Rocky menambahkan bahwa dana Rp250 triliun yang tidak tersalur itu menunjukkan ketidakpedulian negara terhadap hak-hak rakyat miskin. Menurutnya, fenomena ini harus segera diusut tuntas.

“Jadi sekali lagi itu harus diaudit siapa-siapa yang tercecer di penyaluran Bansos. Peran Bansos ini satu upaya untuk jadi social safety net bagi mereka yang rentan terkena badai ekonomi,” ujarnya.

Rocky pun menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi harus bertanggung jawab atas ketidaktersaluran dana bansos tersebut.

“Jadi tetap pemerintah hari ini, eh pemerintah kemarin, yaitu Presiden mulia Jokowi, itu harus bertanggung jawab. Saya harus berhati-hati mengucapkan itu karena Jokowi lagi, Jokowi lagi,” tegasnya.

Luhut sebelumnya mengungkapkan dalam akun Instagram pribadinya bahwa separuh dari bantuan sosial yang dialokasikan selama lima tahun terakhir tidak sampai kepada penerima yang berhak akibat berbagai masalah dalam proses penyalurannya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga