Prabowo Tolak Anggaran Pemda untuk Makan Bergizi hingga Rp 5 Triliun, Minta Digunakan untuk Perbaikan Sekolah

 

Repelita, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan imbauan dari Presiden Prabowo Subianto terkait anggaran makan bergizi gratis (MBG).

Prabowo meminta agar anggaran MBG yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah tidak digunakan. Sebaliknya, anggaran tersebut diharapkan dialihkan untuk perbaikan dan pembangunan fasilitas sekolah, seperti sarana dan prasarana yang lebih memadai.

Hal ini disampaikan oleh Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (3/2/2025).

Tito menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan prioritas pada pembangunan sektor pendidikan. Prabowo berpendapat bahwa pelaksanaan program MBG harus dilakukan secara terpusat oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghindari pemborosan dan memastikan keberlanjutannya.

“Ada beberapa daerah yang sudah menganggarkan program MBG dalam nomenklatur belanja tidak terduga, namun kami sudah melaporkan kepada Presiden,” ujar Tito. “Dalam rapat paripurna, disampaikan bahwa pelaksanaan program MBG akan dilakukan secara sentralistis oleh Badan Gizi Nasional,” tambahnya.

Tito mengungkapkan bahwa Prabowo tidak ingin adanya kebijakan yang justru merugikan sektor pendidikan, seperti perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang terbengkalai. “Jangan sampai kita fokus pada penyediaan dapur, tapi ruang kelas bocor, kursi rusak, dan fasilitas lainnya tidak memadai,” ujar Tito menirukan pesan Presiden Prabowo.

Tito juga menegaskan bahwa anggaran pendidikan di tingkat daerah seharusnya tidak digunakan untuk program MBG. Dia mengungkapkan, perhatian khusus Presiden Prabowo juga tertuju pada perbaikan fasilitas toilet di setiap sekolah, dengan penekanan agar semua toilet sekolah, mulai dari SD hingga SMA, dalam kondisi layak dan memadai.

“Anggaran pendidikan yang ada jangan digunakan untuk Makan Bergizi Gratis, tapi gunakan untuk memperbaiki sekolah, terutama toilet,” jelas Tito. “Pak Prabowo sangat menekankan masalah toilet, ini menjadi perhatian serius kami,” tandasnya.

Sebelumnya, Tito juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah (Pemda) akan berkontribusi hampir Rp 5 triliun untuk pelaksanaan program MBG sepanjang tahun 2025. Rinciannya adalah Rp 2,3 triliun dari pemerintah kabupaten/kota dan Rp 2,5 triliun dari pemerintah provinsi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga