PDIP Saran Wapres Berkantor di IKN,Rocky Gerung: Jadikan Istana Pangkalan Gas 3 Kg Dijaga Gibran

Repelita, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyarankan agar Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Negara (IKN). Saran ini mendapat perhatian dari pengamat politik Rocky Gerung yang menilai pernyataan Deddy Sitorus sebagai usulan yang menarik.

Rocky berpendapat bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dapat menulis surat kepada Presiden Prabowo Subianto, meminta agar pembangunan kamar khusus untuk Gibran di IKN dianggarkan. Rocky menyebut bahwa Gibran bisa menjadikan istana di IKN sebagai tempat untuk pangkalan gas elpiji 3 kg, yang dijaga langsung oleh Gibran. “Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ, jadikan istana itu sebagai pangkalan elpiji 3 kg, dijaga langsung oleh Gibran,” ujar Rocky Gerung.

Rocky juga mengusulkan agar Prabowo Subianto membuat keputusan presiden atau keppres khusus untuk memenuhi keinginan Presiden Jokowi, menyatakan bahwa langkah tersebut akan menyenangkan mantan presiden tersebut. "Kenapa begitu? Pak Gibran sendiri bilang ada masalah, lapor Wapres kan sudah ada kotak lapor Wapres," ujarnya.

Rocky mengaku tidak ada rasa dendam terhadap Jokowi meskipun ia sering mengkritik mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia mencontohkan bahwa dirinya pernah diundang oleh keluarga Jokowi saat putranya, Kaesang Pangarep, menikah. "Saya bahkan masuk VIP, enggak perlu nunggu kayak Anies masuk dan nunggu siang hari. Saya yang malam hari langsung, itu kan jadi saya ada urusan dengan itu tuh," tambahnya.

Deddy Sitorus, di sisi lain, menjelaskan alasan partainya mendukung pembangunan IKN, dengan mengungkapkan bahwa salah satu pertimbangannya adalah kebutuhan Jakarta. Pembangunan IKN juga diharapkan dapat dilakukan melalui peran swasta agar tidak membebani APBN. “Tidak makan APBN. Dilaksanakan dengan berhati-hati, tidak dengan sistem kebut semalam. Itu landasannya dan sampai hari ini pun kita masih menyetujui itu,” jelas Deddy.

Namun, Deddy mempertanyakan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang berencana menambah anggaran untuk pembangunan IKN hingga Rp 14,4 triliun. Ia menilai bahwa sektor lain yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih besar dari anggaran negara. Deddy juga mengingatkan bahwa tidak ada keharusan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pindah ke IKN pada tahun ini.

Deddy membandingkan dengan Putrajaya di Malaysia, yang hanya berhasil memindahkan 300 pegawai setelah empat tahun. “Yang namanya Putrajaya itu setelah 4 tahun hampir 5 tahun, baru 300 orang pegawai yang pindah ke sana. Tahun kelimanya tambah 3 ribu,” kata Deddy.

Deddy menekankan bahwa pembangunan IKN tidak perlu dipaksakan untuk segera rampung dalam tiga tahun. Ia berpendapat bahwa memaksakan pembangunan tersebut hanya akan menambah beban negara. “Itu menjadi konsensus nasional, mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan, lalu diapakan ini IKN?” ujar Deddy.

Ia juga menyarankan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN, mengingat status ibu kota negara yang masih belum jelas, dan Jakarta yang masih menunggu peraturan presiden. “Ya janganlah kita menjadi tawanan dari hasrat ambisi orang per orang. Kita kembali sebagai satu bangsa. Mari kita selesaikan masalah yang ada, itu yang perlu dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya,” ujarnya.

Deddy turut menyinggung dua program besar di era Prabowo, yakni pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memakan anggaran besar. Ia mengungkapkan bahwa IKN selamanya akan menjadi legasi Jokowi, sementara Prabowo perlu membuat narasi untuk dirinya agar dapat meraih dua periode. “IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi, sementara dia perlu narasi untuk dirinya supaya bisa dua periode, kan realistis,” tambahnya.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebelumnya sempat menyebutkan bahwa anggaran IKN tidak ada karena masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah pernyataan tersebut. Ia menjelaskan bahwa anggaran untuk IKN masih ada di kementerian terkait, dan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN tetap kuat. "Anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di kementerian PU, ada di OIKN," katanya. Komitmen Presiden Prabowo untuk meneruskan pembangunan IKN dalam lima tahun ke depan tetap disampaikan oleh Menko Infrastruktur.

Hasan juga menambahkan bahwa pemerintah telah menganggarkan Rp 48,8 triliun untuk pembangunan tahap II IKN, dengan fokus pada kawasan inti pusat pemerintahan dan pembangunan gedung yudikatif serta legislatif. Sisanya akan dikerjakan oleh sektor swasta.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga