Pakar Hukum Feri Amsari Sebut Pemerintahan Prabowo Seperti Zaman Kejatuhan Romawi

Repelita Jakarta - Usai didemo habis-habisan oleh mahasiswa, pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menyemprot pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai, kondisi politik saat ini penuh dengan masalah dan membandingkannya dengan era kejatuhan Kekaisaran Romawi.

“Telah tiba zaman kegelapan menjelang abad ke-14 ketika Romulus Ndasmu Agustunus memimpin Romawi dalam kehancuran,” ujar Feri, dikutip dari channel YouTube @Indonesia Lawyers Club (25/2/2025).

Dikatakan Feri, kehancuran Romawi terjadi karena berbagai masalah yang dibiarkan berkembang, sama seperti yang terjadi saat ini.

"Seluruh oposan hendak dibunuh, Hastolus dan Tom Lembonglus dicari-cari permasalahannya untuk kemudian menjadi problematika yang seolah-olah itu adalah hak," cetusnya.

Feri menggambarkan dugaan kriminalisasi terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.

Ia menyoroti bagaimana politik menjadi tidak sehat akibat pembiaran yang dilakukan oleh penguasa.

"Padahal itu semua adalah permainan dan cerita politik belaka," lanjutnya.

Feri juga menyoroti degradasi etika dalam pemerintahan. Ia mengkritik bagaimana individu tanpa kompetensi justru mendapatkan posisi di lingkaran kekuasaan.

“Tiba-tiba prajurit dengan telanjang dada memaki anak kecil lalu dilantik menjadi staf di dalam istana. Ini apa-apaan?” tegasnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan kebijakan pemerintahan yang dinilai tidak jelas dan penuh kontradiksi.

Ia menyindir janji Prabowo yang menegaskan akan mengejar koruptor hingga ke Antartika yang justru berbanding terbalik dengan realitas di lapangan.

"Yang dikejar adalah musuh-musuhnya, sementara di dalamnya banyak masalah," katanya.

Lebih lanjut, Feri juga menyinggung kebijakan kabinet yang dinilai tidak matang dan berdampak pada stabilitas pemerintahan.

“Masih juga merasa pintar, memformat kabinet masuk ke Tidar untuk dilatih moral dan kualitasnya. Tapi belum sampai 100 hari sudah ada yang dipecat,” sindirnya.

Dalam konteks ketatanegaraan, ia juga menyoroti kebijakan seorang menteri yang tidak melalui pilot project, namun langsung diterapkan secara nasional, yang berujung pada kekacauan.

"Kebijakannya belum selesai, kekacauannya belum selesai, tapi mungkin pemerintah menganggapnya sudah selesai," tandasnya.

Feri bilang, secara ketatanegaraan, ia menggarisbawahi Menteri yang dievaluasi DPR dengan mengatasnamakan Presiden.

"Ada Menteri buat kebijakan eksekutif tapi dievaluasi oleh legislatif. Wakil Ketua DPR mengevaluasi kinerja Menteri mengatasnamakan Presiden," kuncinya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga