Megawati Larang Kader Ikut Retret di Akmil, Kepala Daerah PDIP Dihadapkan pada Dilema

 

Repelita Jakarta - Meski ada larangan dari Megawati Soekarnoputri, kepala daerah dari PDIP diminta untuk tetap mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Usulan tersebut disampaikan oleh peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, yang menegaskan bahwa acara retret merupakan kegiatan pemerintahan, bukan agenda partai politik.

"Pilihan tentu tergantung para kepala daerah dari PDIP tersebut. Namun saya secara pribadi karena kegiatan retret tersebut bagian dari kegiatan pemerintahan, sebaiknya ikut," ujar Lili.

Lili juga mengutip pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy yang berbunyi, "Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai." Menurutnya, kepala daerah harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan partai.

Di sisi lain, larangan Megawati kepada kepala daerah PDIP untuk tidak menghadiri retret yang digelar pada 21–28 Februari 2025 dinilai dapat menempatkan mereka dalam situasi sulit. Sebagai bagian dari unsur pemerintahan, kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk mengikuti arahan dari pemerintah pusat, tetapi mereka juga terikat dengan kebijakan partai.

"Ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP agar tidak mengikuti retret, tentu ini dilema lantaran maju kena, mundur kena," kata Lili.

Menurutnya, jika kepala daerah tetap mengikuti retret, mereka bisa dianggap tidak patuh pada partai dan berisiko menerima sanksi.

"Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai, itu yang membuat mereka takut," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dari total 503 kepala daerah yang diwajibkan hadir dalam retret, sebanyak 456 kepala daerah sudah datang.

"Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan tanda gelang merah, artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi seperti pascaoperasi penyakit serius, tetapi mereka tetap bersemangat untuk hadir," ujar Bima Arya.

Megawati sendiri menginstruksikan para kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti retret melalui surat resmi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani pada 20 Februari 2025.

Instruksi itu muncul setelah mencermati dinamika politik nasional, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan ke Magelang untuk segera menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis Megawati.

Ia juga meminta para kepala daerah PDIP untuk tetap berkomunikasi dengan DPP PDIP dan menunggu perkembangan politik nasional selanjutnya.

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," lanjutnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga