Repelita Jakarta - Kebijakan pemangkasan anggaran yang diinstruksikan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menuai kontroversi di kalangan publik. Langkah yang disebut-sebut sebagai upaya efisiensi ini dinilai tidak sepenuhnya tepat sasaran dan berpotensi mengorbankan sektor-sektor esensial yang berdampak langsung pada masyarakat.
Media Askar Wahyudi, Direktur Kebijakan Publik Celios, mengungkapkan kekhawatirannya terkait pemangkasan anggaran yang tidak hanya menyasar pengeluaran tidak efektif, tetapi juga mengurangi alokasi dana untuk kebutuhan vital. “Jadi, di sini saya lihat tata kelola rasionalisasi dari pemangkasan anggaran itu yang bermasalah,” lugasnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Metro TV.
“Bayangkan, dari budget lain yang dipangkas oleh pemerintah itu, enggak semuanya sifatnya adalah perjalanan dinas atau sesuatu yang tidak efisien,” sambungnya.
Contohnya adalah pemotongan anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berdampak pada ratusan ribu anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, tunjangan dan dana penelitian untuk dosen serta anggaran infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut terkena imbas pemotongan.
Masalah utama yang disoroti adalah rasionalisasi anggaran yang dinilai kurang matang dan berdampak pada layanan publik, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemangkasan anggaran infrastruktur dapat menghambat pembangunan fasilitas vital seperti jembatan dan sekolah di daerah tersebut. Dampak ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya memotong pengeluaran yang dianggap tidak perlu, tetapi juga berisiko mengurangi akses masyarakat terhadap layanan publik yang esensial.
Selain itu, perubahan kebijakan yang terkesan responsif terhadap protes publik menjadi sorotan. Sebelumnya, anggaran untuk kepolisian tidak dipotong, namun setelah muncul kritik di media sosial, kebijakan tersebut diubah. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa pengelolaan anggaran negara dilakukan secara tidak konsisten dan cenderung mengikuti tren opini publik, yang disebut sebagai viral-based approach.
Kontroversi ini memicu perdebatan mengenai apakah efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah sudah melalui kajian yang komprehensif atau sekadar langkah populis yang justru mengorbankan kebutuhan masyarakat. Di satu sisi, efisiensi memang diperlukan untuk mengurangi pemborosan anggaran, namun di sisi lain, pemotongan yang kurang tepat sasaran dapat berdampak negatif pada sektor esensial seperti pendidikan dan infrastruktur publik. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
