Efisiensi Anggaran Prabowo Picu Polemik, Rocky Gerung: Pendidikan Tak Boleh Dipotong

 

Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,7 triliun.

Kebijakan efisiensi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Hasil efisiensi ini nantinya akan digunakan untuk menjalankan program prioritas pemerintah, termasuk memperluas jangkauan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, efisiensi yang ditujukan untuk program prioritas ini justru berdampak luas dan menimbulkan berbagai masalah. Mulai dari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), ancaman alat operasional utama BMKG yang bisa mati, hingga anggaran pendidikan yang berada di ujung tanduk.

Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti kebijakan tersebut, terutama terkait pemangkasan anggaran pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak boleh dipotong dalam alasan apa pun.

"Apapun yang menyebabkan kemunduran di dalam penghematan, itu bukan penghematan namanya. Terutama kemunduran di sektor yang memang memerlukan pemborosan, seperti pendidikan," ujar Rocky.

"Secara mandatori dipastikan untuk tujuan bernegara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, kan nggak boleh dipotong anggarannya itu, dalam alasan apa pun," tambahnya.

Rocky menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi penting bagi negara. Jika anggaran pendidikan dipangkas, menurutnya, negara artinya belum memahami esensi pembangunan.

"Pendidikan itu menjadi pondasi dari kenegaraan kita, yaitu menghasilkan manusia Indonesia yang berpikir dan tidak melarat," ujarnya.

"Jadi kalau wilayah-wilayah keadilan, perlindungan HAM, pendidikan itu dipangkas, itu artinya negara tidak paham bahwa tujuan bernegara kita adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari kemiskinan dan penindasan," tambahnya.

Rocky pun menyarankan agar Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran ini.

"Ini masih ada dilema, memilih antara mana yang urgent dan mana yang kondisional. Mana yang harus dipastikan dan mana yang masih bisa ditunda dengan alasan-alasan yang rasional," ujarnya.

"Jadi ini kelihatannya, Pak Prabowo harus mengevaluasi lagi, dan evaluasi itu harus menunjukkan mana yang primer artinya dipastikan oleh konstitusi, mana yang sekunder artinya kebutuhan yang memungkinkan Indonesia tumbuh sesuai dengan keinginan," tandasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga