Aguan Diduga Kuasai PIK 2 untuk Kepentingan Cina, M Rizal Fadillah: Tangkap atau Usir dengan Perahu

 

Repelita Jakarta - Prabowo tidak perlu membuat keramaian dengan pernyataan agar dirinya tidak dipisahkan dari Jokowi. Ini bukan kisah percintaan, sementara negara sedang menghadapi dampak buruk dari kebijakan Jokowi. Tuntutan yang kini mengemuka adalah menangkap dan mengadili Jokowi. Sebagai Presiden, Prabowo seharusnya menyerahkan urusan ini kepada proses hukum.

M Rizal Fadillah menegaskan bahwa sikap tegas juga harus ditunjukkan terhadap Aguan. Selama ini, kasus pagar laut dan penerbitan SHGB/SHM atas laut di kawasan PIK 2 tidak bisa dilepaskan dari dugaan praktik ilegal Aguan untuk menguasai tanah air Indonesia. Motif bisnisnya jelas, tetapi kemungkinan adanya motif politik juga harus diperiksa dan diselidiki.

Dugaan yang bisa menjadi dasar pemeriksaan Aguan adalah makar atau subversi, yakni upaya membangun negara Cina di Indonesia dengan kedok pengembangan kawasan wisata dan hunian internasional. PIK 2 merupakan kelanjutan dari PIK 1 yang dianggap sebagai proyek sukses Aguan, didukung oleh Anthony Salim. Simbol kemenangan mereka telah ditegaskan dengan berdirinya Patung Naga PIK 2.

"Merah putih kini seakan dikoyak, Garuda lenyap ditelan Naga. Aguan mengundang warga Cina untuk datang dan memiliki aset di PIK 2," ujar M Rizal Fadillah. Ia menambahkan bahwa proyek ini diklaim sebagai pengembangan wisata strategis nasional, tetapi di baliknya ada skema manipulasi yang melibatkan berbagai elemen, termasuk ecotourism, hutan mangrove, lapangan golf, sirkuit internasional, hingga kebun binatang safari. Jokowi, Airlangga, dan Aguan diduga bersekongkol melalui Permenko 6 Tahun 2024, yang melanggar Pasal 21 UU No. 28 Tahun 1999 dengan ancaman penjara hingga 12 tahun.

Dugaan makar kecil terlihat dari pembangunan pagar laut yang menjadi batas awal ekspansi daratan. Sertifikat hak guna bangunan dan hak milik atas laut adalah bukti upaya mencari legalitas dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Dugaan makar besar terlihat dari keseluruhan proyek PIK 2 yang menggabungkan elemen pagar, sertifikat, proyek strategis nasional, dan perluasan wilayah.

M Rizal Fadillah menilai bahwa Aguan menjalankan perannya layaknya mafia. Berbagai manipulasi dilakukan, termasuk membangun markas TNI dan Mako Brimob di kawasan tersebut, yang bagi konsumen dipromosikan sebagai jaminan keamanan. "Nasionalisme seolah bisa dinegosiasikan dengan uang. Kekayaan menjadi alat utama Aguan dalam mengendalikan kekuasaan," tegasnya.

Fenomena ini mengarah pada konsep negara dalam negara. PIK 2 tampaknya merupakan bagian dari desain besar penguasaan area pantai. Dalam sejarah, penjajah Belanda masuk ke Nusantara melalui pantai, dan kini Cina tampaknya menggunakan strategi serupa melalui proyek Belt and Road Initiative (BRI).

Aguan disebut sebagai penjahat yang harus ditangkap. Jika ia lebih setia kepada RRC, maka opsi terbaik adalah mengusirnya kembali ke Cina. "Gunakan perahu saja, karena nelayan yang selama ini terdampak oleh proyeknya juga kehilangan akses untuk mencari ikan," ujar M Rizal Fadillah. Ia juga menyoroti bagaimana para pemimpin negara tampaknya telah menjual kedaulatan bangsa dengan berbagai kepentingan. Ada indikasi kolusi dan korupsi yang harus diungkap.

Jika proses hukum berjalan lambat atau tidak ada kepastian, maka aparat dan rakyat harus turun tangan untuk membongkar Patung Naga PIK 2. Perlawanan rakyat adalah bentuk ketidaksediaan bangsa ini untuk dijajah oleh oligarki yang merusak demokrasi.

Saatnya rakyat menunjukkan harga diri sebagai bangsa merdeka. "Tangkap Aguan atau usir pergi dengan perahu. Jika Aguan dan para pendukungnya tetap dipertahankan oleh negara untuk merampas tanah rakyat Banten, maka semangat perlawanan harus dikobarkan. Banten Exit, Banexit!" pungkas M Rizal Fadillah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga