Dulu Koster dan Ganjar, Kini Koster dan Pramono 'Lawan' Kebijakan Pusat

 

Repelita Jakarta - Sejumlah kepala daerah dari PDIP hingga Senin pagi masih belum mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Dari total 456 kepala daerah yang dijadwalkan hadir, sebanyak 47 orang masih absen, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Sikap Koster yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, pada Maret 2023, Koster bersama Gubernur Jawa Tengah saat itu, Ganjar Pranowo, menolak penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Bali, yang berujung pada kekecewaan Presiden Joko Widodo. Kini, dalam situasi berbeda, Koster kembali menjadi sorotan karena tidak menghadiri retret kepala daerah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Pramono Anung tampak irit bicara ketika ditemui wartawan di Jakarta dan Bandara Internasional Yogyakarta. Ia tidak memberikan pernyataan tegas mengenai keikutsertaannya dalam retret di Akmil.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut masih ada peluang bagi kepala daerah yang absen untuk bergabung dalam waktu dekat. "Mengenai waktunya kapan dan siapa saja yang akan hadir, mari kita tunggu," kata Bima di Kota Magelang.

Sebelumnya, para kepala daerah dari PDIP diketahui telah berkumpul di sebuah kafe di Magelang. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengakui bahwa mereka menunggu arahan dari DPP PDIP terkait keputusan akhir untuk menghadiri retret. "Hari ini kami menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta," ujar Hasto.

Dalam surat instruksi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diteken Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kepala daerah PDIP dilarang mengikuti retret di Akmil. Larangan ini diduga sebagai respons terhadap penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus buronan Harun Masiku.

Analis politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai larangan tersebut bisa berimbas pada hubungan politik antara PDIP dan pemerintah pusat. "Instruksi ini bisa membuat kepala daerah dari PDIP tidak lagi tegak lurus dengan Presiden Prabowo. Bahkan, ada potensi mereka mencari jalur politik lain dengan alasan membela kepentingan rakyat yang memilih mereka," ujar Hendri.

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, menilai keputusan Megawati sebagai bentuk pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah pusat. "Instruksi Ketua Umum PDIP agar kepala daerah tidak menghadiri retret di Akmil adalah upaya penggembosan terhadap program Presiden Prabowo Subianto," katanya di Kupang.

Langkah Megawati ini mengingatkan pada peristiwa 2023 ketika Koster dan Ganjar Pranowo menolak Piala Dunia U-20. Kini, giliran Koster dan Pramono Anung yang berada dalam posisi serupa, memperlihatkan ketegangan antara PDIP dan pemerintah pusat yang semakin nyata. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga