Diduga PDIP Dalang Revisi UU KPK, Jejak Digital Bungkam Tuduhan Hasto ke Jokowi?

 

Repelita Jakarta - Jejak digital menunjukkan bahwa PDIP adalah dalang di balik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menuduh mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo melemahkan KPK untuk mengamankan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, serta menantunya, Bobby Nasution.

"Hasto sepertinya menganggap masyarakat Indonesia semuanya bodoh. Padahal, jejak digital jelas PDIP mengakui sebagai dalang dan ngotot mendukung revisi UU KPK. Sedangkan Jokowi pada awalnya saat itu berada pada posisi menolak," ujar Haidar.

Haidar menjelaskan, pada Oktober 2015, politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengakui revisi UU KPK adalah perintah pimpinan partainya yang harus dipatuhi oleh seluruh kader PDIP.

Selain itu, politikus PDIP Arteria Dahlan juga mengakui partainya bukan hanya menandatangani inisiasi, tetapi juga mendukung penuh revisi UU KPK.

Sementara itu, Kepala Staf Presiden Teten Masduki menegaskan bahwa Jokowi telah mengambil sikap tegas untuk tidak merevisi UU KPK, kecuali untuk memperkuatnya. Namun, politikus PDIP Masinton Pasaribu memastikan bahwa partainya akan terus mendorong revisi UU KPK sampai pemerintahan Jokowi siap untuk itu.

"Tahun 2015 PDIP sudah ngotot revisi UU KPK meski belum terwujud. Sementara Gibran dan Bobby dicalonkan di Pilkada itu tahun 2020," lanjut Haidar.

"Jadi, pernyataan-pernyataan politikus PDIP tersebut telah mematahkan tuduhan Hasto bahwa Jokowi mendalangi revisi UU KPK untuk mengamankan Gibran dan Bobby," sambungnya.

Haidar juga menambahkan bahwa pada tahun 2019, ketika revisi UU KPK disahkan, Masinton Pasaribu kembali mengakui bahwa PDIP bersama Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP yang mengusulkan revisi UU KPK ke Baleg. Lobi-lobi dengan anggota DPR lainnya pun dilakukan tanpa melibatkan pemerintahan Jokowi. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga