Repelita Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong peran aktif asosiasi pengembang dalam menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hal tersebut diungkapkan Wamen Fahri saat diskusi bersama Asosiasi Pengembang Perumahan di Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya tentang Program 3 Juta Rumah di Bale Raos Kota Yogyakarta, Senin (27/1) malam.
"Jangan bicara tidak ada uang, uang ada dan banyak untuk rakyat. Dengan hal tersebut, bagaimana kita pelan-pelan berpikir untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut dengan skema yang luar biasa hebat karena dua program yang Presiden utarakan dengan lantang yakni makan bergizi dan Program 3 Juta Rumah," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (28/1).
Fahri mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan dokumen-dokumen legal yang mengatur, mempermudah, dan mempercepat proses program perumahan dan kawasan permukiman.
Dia berharap, Pemerintah Daerah (Pemda) aktif dalam mengajukan proposal bantuan program perumahan, karena menurutnya Pemda yang lebih mengetahui permasalahan dan kondisi di daerah masing-masing.
"Kementerian PKP juga diminta membuat skema dan desain untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BTN Kanwil Jawa Tengah, Waluyo, menyampaikan pentingnya melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat, dan bisnis domestik.
"Program 3 juta rumah bukan sekadar angka atau mimpi tapi harus direalisasikan. Tahun 2025 kami menargetkan 14.000 unit rumah di wilayah kami. Misi kami yang utama adalah menjadi pendamping pemerintah dalam mendukung pembangunan perumahan yang lebih baik," tandasnya.
(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
