Repelita Jakarta - Pakar Psikologi Politik Reza Indragiri Amriel mengaku tidak puas dengan kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintahan Prabowo-Gibran genap 100 hari kerja pada 28 Januari 2025.
Reza Indragiri menyatakan, jika dirinya menjadi responden dalam survei Litbang Kompas, ia akan menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Andaikan saya menjadi responden dalam survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, apa boleh buat, saya akan menjadi responden yang mengatakan saya tidak puas dengan kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto," kata Reza.
Ia menilai 100 hari pemerintahan masih terlalu prematur untuk memberikan penilaian terhadap kinerja era Prabowo-Gibran. Namun, Reza memberikan selamat kepada pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengacu hasil survei Litbang Kompas mencapai tingkat kepuasan sangat positif di masyarakat.
"Kalau saya boleh jujur, ada satu area yang menurut saya paling rawan. Area inilah yang boleh jadi akan menentukan rubuh tegaknya, maju mundurnya, putih hitamnya, gelap terangnya pemerintahan Prabowo hingga lima tahun ke depan," kata Reza.
Area sensitif itu, menurut Reza, berkaitan dengan sekumpulan janji atau program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo semasa kampanye Pilpres 2024. Janji itu tertuang dalam asta cita. Reza menyoroti asta cita nomor 7 mengenai reformasi hukum.
"Salah satunya adalah tentang reformasi hukum. Kalau poin 10, 17, dan 20 ini tidak terkelola secara baik, tidak dilakukan secara penuh sikap konsekuen, maka sekali lagi saya khawatir bahwa masa depan penegakan hukum di Indonesia akan jauh panggang dari api," katanya.
Reza mengungkapkan asta cita nomor 7 mengenai reformasi hukum poin 10, yakni menjamin untuk tidak mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi. "Saya berikan garis bawah pada kata mengintervensi dari poin 10," ujarnya.
Kemudian pada poin 17, Reza menyebutkan, menjamin dan menegakkan proses penanganan masalah hukum secara profesional, transparan, dan berintegritas, serta mencegah hukum dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. "Lagi-lagi highlight mencegah hukum dijadikan sebagai alat oleh kekuasaan sekarang," katanya.
Lalu poin 20, yakni menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil, dan transparan, serta mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan. "Setali tiga uang, mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat kekuasaan. Ada tiga bagian, ada tiga kalimat yang tadi saya berikan garis bawah tebal-tebal: intervensi, mencegah hukum menjadi alat kekuasaan, dan sekali lagi mencegah hukum agar tidak menjadi alat yang disalahgunakan oleh kekuasaan," kata Reza.
"Pada tiga kalimat kunci inilah, saya pikir, terletak inti kerawanan pemerintahan Presiden Prabowo. Penyebabnya tak lain tak bukan adalah karena seolah tiga poin inilah, tiga kalimat inilah, tamparan besar yang sangat mungkin mengena ke pemerintahan," sambung Reza.
Reza lalu mengungkit keberadaan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang kerap diulas oleh para akademisi dan pengamat. Menurutnya, kemunculan Gibran dalam jagat politik nasional sebagai kandidat wakil presiden tak lebih seolah menunggangi hukum, memanfaatkan keberadaan relasi kekeluargaan antara calon presiden dengan hakim di Mahkamah Konstitusi.
"Yang kemudian dikenal oleh publik sebagai skandal Paman Usman. Skandal Paman Usman berkutat pada perilaku nir etik yang dilakukan oleh Usman selaku hakim konstitusi yang dianggap membuka karpet merah, yang dianggap telah membentangkan karpet merah bagi ponakannya, yaitu Gibran, agar bisa melenggang maju dalam kontestasi demokrasi," jelas Reza.
"Proses yang menurut saya lancung itu, proses yang nir etik itu, apa boleh buat, memunculkan kesan paling tidak yang justru sangat kuat bahwa telah terjadi pemanfaatan, telah terjadi intervensi, telah terjadi penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik. Hukum untuk kepentingan kekuasaan," sambung Reza.
Reza lalu membayangkan bila pemerintahan Prabowo tidak kunjung mengambil langkah konkret terhadap isu tersebut. Ia khawatir hasil survei kepuasan masyarakat terkait penegakan hukum akan menurun.
"Kita patut bergembira dalam masa euforia, ternyata masyarakat Indonesia menyambut gembira kehadiran Prabowo sebagai presiden kita, termasuk presiden saya. Tapi andaikan faktor G yang satu ini, elemen Gibran yang satu ini, tidak disingkirkan, tidak dinetralisasi, maka tampaknya asta cita nomor 7, khususnya reformasi hukum poin 10, 17, dan 20, tidak akan terlaksana secara konsekuen," imbuhnya.
Reza pun tegas mendukung rezim Prabowo Subianto untuk membuktikan diri sebagai potret pemerintahan yang terpercaya, yang bisa diandalkan pada seluruh lini kehidupan rakyat Indonesia. "Wabil khusus pada bidang penegakan hukum. Karena itu, izinkan saya menitipkan satu pesan kepada Pak Presiden: jadilah presiden yang membanggakan, seperti yang ayahanda Anda pernah katakan, bahwa kehidupan manusia tergantung pada dignity," ucapnya.
Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons hasil survei Litbang Kompas terhadap 100 hari kinerja Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada periode Januari, sebanyak 80,9 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran.
"Yang seperti yang saya sampaikan seminggu yang lalu, bahwa feeling saya, saya pergi ke grassroot, ke masyarakat, apresiasi masyarakat sangat tinggi. Sangat baik dengan kinerja pemerintahan Pak Presiden Prabowo," ungkap Jokowi.
Jokowi berujar, berbagai program sudah dirasakan dampaknya oleh masyarakat bawah. Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga program perlindungan sosial lain. "Saya melihat penanganan ekonomi makronya baik. Kemudian yang bersifat perlindungan sosial seperti makan bergizi gratis sudah mulai berjalan. Saya kira apresiasi masyarakat kepada kebijakan yang telah diambil pemerintahan Pak Prabowo sangat baik," jelasnya.
Jokowi mengaku, beberapa kali mengunjungi masyarakat bawah. Mereka merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. "Seperti yang saya sampaikan, saya hanya membaca yang ada di grassroot, di akar rumput. Saya membaca seperti itu. Jadi kalau angkanya seperti sekarang yang ada 80,9, saya kira itu seperti yang seminggu yang lalu saya sampaikan," terangnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengungkapkan, Presiden Prabowo tidak menyampaikan arahan terkait 100 hari kerja Kabinet Merah-Putih kepada jajarannya. Ia mengatakan tidak ada patokan dari presiden.
Namun demikian, Hasan mengatakan presiden memiliki kerangka kerja selama lima tahun yang meliputi visi-misi, Program Asta Cita, Program Prioritas, dan Program Hasil Terbaik Cepat. Program 5 tahun tersebut, lanjut dia, diturunkan menjadi program tahunan.
"Jadi memang kita tidak menggunakan terminologi 100 hari. Walaupun kita tidak bisa melarang teman-teman media, karena sudah kebiasaan ya peringatan 100 hari ini. Walaupun lagi-lagi saya tekankan, kita memang tidak punya patokan 100 hari, arahannya seperti itu," ujar Hasan.
Namun Hasan menjelaskan, selama tiga bulan pertama pemerintahan, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran bisa bekerja relatif cepat. Dalam dua pekan pertama setelah dilantik, ia mencatat Presiden sudah bisa menandatangani peraturan pemerintah terkait pemutihan utang UMKM, kooperasi, petani, dan nelayan yang tidak sanggup mereka bayar.
"Dengan demikian, mereka bisa mengakses lagi layanan perbankan, mengingat selama ini mereka tak bisa mengakses karena tidak sanggup membayar utangnya atau karena agunannya berupa tanah di pesisir sudah tergenang banjir rob dan tak bisa lagi diakses. Itu presiden kasih kado, itu pemutihan utang mereka. Dan secara bertahap 6 bulan ke depan, ya mulai dari Januari sampai beberapa bulan ke depan, itu akan ada yang diputihkan," ucap dia.
"Kayaknya bulan Januari ini ada Rp2,4 triliun tuh yang diputihkan, untuk bulan ini saja. Tapi ini kan mungkin di atas Rp10 triliun totalnya nih utang-utang yang macet dan tidak bisa dibayarkan oleh orang-orang kecil ini," lanjutnya.
Selain soal pemutihan utang, presiden juga mengeluarkan kebijakan kenaikan PPN yang hanya diperuntukkan bagi barang mewah. Ia menyatakan kebijakan itu melegakan masyarakat. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
