
Repelita Jakarta - Program 'Lapor Mas Wapres' yang digagas Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mendapat sorotan tajam setelah muncul kekecewaan dari masyarakat. Program yang awalnya diharapkan menjadi wadah pengaduan bagi masyarakat kecil kini justru menuai kritik karena tidak berjalan sesuai harapan.
Keluhan muncul setelah nomor telepon yang tercantum dalam pamflet program tersebut ternyata tidak dapat dihubungi. Banyak pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp tidak diterima, dengan status hanya centang satu yang menunjukkan pesan tidak terkirim. Kejadian ini menyulut kemarahan netizen yang menganggap program tersebut hanya sekadar gimmick tanpa manfaat nyata.
Pengamat ekonomi dan politik, Anthony Budiawan, memberikan tanggapan keras terkait hal ini. Menurutnya, program tersebut mencerminkan ketidakpahaman Gibran terhadap sistem presidensial yang ada di Indonesia.
"Sebuah kekonyolan politik akibat memperoleh wapres yang tidak layak baik secara persyaratan maupun kemampuan," ujar Anthony kepada fajar.co.id, Jumat (31/1/2025).
Lebih lanjut, Anthony mengkritik bahwa program ini menunjukkan ketidakpahaman Gibran tentang peran wakil presiden yang tidak memiliki kekuasaan eksekutif dan tidak bisa menjalankan program tanpa koordinasi dengan presiden.
"Program Lapor Mas Wapres ini sebenarnya tidak memberi manfaat bagi masyarakat atau negara. Modus ini hanya untuk membuat Presiden Prabowo marah dan emosional. Sebaiknya diabaikan saja," tegasnya.
Sebelumnya, analis politik Ujang Komarudin juga mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, langkah Gibran yang menjalankan program tanpa melibatkan kementerian dan tanpa koordinasi dengan Presiden dapat menimbulkan masalah besar bagi pemerintahan. Menjelang Pilpres 2029, Ujang menyarankan agar kebijakan semacam ini dijalankan dengan kebersamaan dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintahan.
"Program seperti ini bisa menjadi masalah besar kalau tidak dijalankan bersama-sama dan tanpa koordinasi yang baik," ujar Ujang.
Program 'Lapor Mas Wapres' sendiri diluncurkan dengan tujuan untuk memberi ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan secara langsung kepada Wakil Presiden. Namun, pelaksanaan yang tergesa-gesa dan kurangnya pengawasan menjadikan program ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak.
Editor: 91224 R-ID Elok