Repelita, Jakarta 21 Desember 2024 - Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan, menilai permohonan maaf yang disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, terkait melahirkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai langkah upaya 'cuci piring' semata.
Menurut Yusak, pernyataan Deddy menggambarkan suasana kebatinan PDIP yang marah besar terhadap perilaku Jokowi, terutama terkait penyalahgunaan kewenangannya pada akhir masa jabatan sebagai presiden.
"Ini bukan hanya soal etika politik, tapi upaya 'cuci piring' PDIP atas dosa-dosa politik Jokowi," ujar Yusak, Sabtu (21/12/2024).
Ia juga menekankan bahwa Jokowi tidak mungkin menjadi presiden tanpa dukungan PDIP, sehingga partai berlambang banteng moncong putih tersebut turut bertanggung jawab atas penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi selama kepemimpinan Jokowi.
"Jokowi tak mungkin punya kekuasaan kalau tidak difasilitasi oleh PDIP. Jadi kurang proporsional kalau dosa penyalahgunaan kekuasaan itu dibebankan mutlak kepada Jokowi," tambah Yusak.
Yusak juga mengkritik langkah PDIP yang melibatkan publik dalam konflik internal dengan Jokowi. Ia menilai hal tersebut kurang tepat karena pada periode pertama kepemimpinan Jokowi, PDIP turut mendapat kekuasaan. "Pasca pemecatan Jokowi, saya kira konflik akan terus berlanjut. Jokowi berpotensi melakukan serangan balik, sementara PDIP juga akan terus menyerang," katanya.
Dia menambahkan bahwa target PDIP bukan hanya Jokowi, tetapi juga Keluarga Politik Jokowi seperti Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan Kaesang Pangarep.
Sebelumnya, PDIP kembali menyampaikan permohonan maaf karena telah melahirkan figur Presiden Jokowi dalam perpolitikan Indonesia. Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa selama 9 tahun kepemimpinan Jokowi, tahun terakhir banyak melahirkan kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan etika, moral, dan politik yang diperjuangkan oleh PDIP.
"Bahkan kita menyaksikan sendiri bagaimana MK, MA, dan lembaga lainnya ditekan untuk memuaskan tujuan-tujuan politik dari Jokowi dan keluarganya," ujar Deddy.
Selain itu, Deddy juga mengkritik penyalahgunaan kekuasaan dalam Pilkada, dengan menyebut adanya intimidasi, mobilisasi aparat hukum, ASN, hingga kepala desa untuk mendukung tujuan politik Jokowi.
"Oleh karena itu, kami merasa terpanggil untuk menyampaikan permohonan maaf karena sudah melahirkan Jokowi sebagai presiden," katanya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
