Pertamina 'Diobok-obok' DPR, Nasib Subholding Dipertanyakan

 

Pertamina Diobok-obok DPR, Nasib Subholding Dipertanyakan

Jakarta, 7 Desember 2024 – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, memberikan kritik tajam terhadap praktik bisnis subholding PT Pertamina (Persero) yang dinilai belum berjalan dengan efektif. Dalam rapat perdana Komisi VI DPR RI dengan Pertamina, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi VI pada Selasa, 3 Desember 2024, Rivqy mempertanyakan peran subholding apakah sudah benar-benar menjadi pemimpin strategis atau masih terlibat dalam proyek-proyek operasional.

Rivqy secara khusus menyoroti PT Perusahaan Gas Negara (PGN), yang dinilai terlalu banyak mengambil bagian dari proyek PT Pertamina Gas (Pertagas), yang seharusnya menjadi domain operasional Pertagas. "PGN ini banyak ambil kerjaannya Pertagas. Kalau mau jadi subholding, ya fokus di sana. Kalau mau jadi pemain, mending kita putar saja Pertagas yang jadi subholding karena dia 100 persen milik Pertamina," ujarnya.

Politisi dari PKB ini menegaskan bahwa seharusnya subholding Pertamina berfungsi sebagai pemimpin strategis dan bukan malah terlibat dalam kegiatan operasional dan bisnis. Ia mendesak agar Direksi Pertamina yang dipimpin oleh Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri segera mengevaluasi dan menyesuaikan sistem holding dan subholding sesuai dengan dinamika yang ada di lapangan.

Menanggapi kritik tersebut, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi dan menyesuaikan sistem holding dan subholding agar dapat lebih efektif menghadapi perkembangan dan tantangan yang ada.(*)

Editor: Elok WA R-ID

Baca Juga