Repelita, Jakarta 22 Desember 2024 - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa wacana kenaikan PPN 12% merupakan keputusan yang diambil dalam Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang menjadi produk DPR periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh PDIP.
"Kenaikan PPN 12% adalah keputusan UU Tahun 2021 yang sudah ditetapkan, dengan tahapannya menjadi 11% pada 2022 dan 12% pada 2025. Itu semua diinisiasi oleh PDI Perjuangan," kata Wihadi dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).
Wihadi mengkritik sikap PDIP yang kini menolak kebijakan kenaikan PPN, padahal PDIP sendiri yang memimpin panja pembahasan UU HPP. Ia menilai hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan dari PDIP.
"Jika sekarang PDIP meminta penundaan, ini justru menyudutkan pemerintah Prabowo. Kita bisa lihat bahwa mereka yang memimpin panja dan kini menolak kebijakan ini," ujar Wihadi.
Menurut Wihadi, Presiden Prabowo sudah berupaya agar kebijakan kenaikan PPN tidak berdampak negatif pada masyarakat menengah ke bawah. Salah satu langkah yang diambil adalah menerapkan kenaikan PPN hanya pada barang-barang mewah.
"Pak Prabowo berusaha melindungi daya beli kalangan menengah bawah agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi. Ini adalah langkah bijaksana," tambahnya.
Wihadi menekankan bahwa kebijakan ini bukan keputusan pemerintah Prabowo, tetapi merupakan produk dari DPR yang dipimpin oleh PDIP pada periode sebelumnya. Ia mengingatkan pihak-pihak yang mencoba mengaitkan kebijakan ini dengan pemerintahan Prabowo untuk memahami fakta tersebut.
"Sikap PDIP sekarang seolah melemparkan 'bola panas' kepada pemerintah Prabowo. Kenaikan PPN 12% adalah produk dari PDIP, dan kini Presiden Prabowo hanya menjalankan kebijakan tersebut," tegasnya.
Wihadi juga menyarankan PDIP untuk lebih konsisten dalam mendukung pemerintahan, atau jika memilih untuk beroposisi, itu adalah hak mereka. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
