Berbeda dengan Indonesia, Vietnam Justru Pangkas Jumlah Kementerian dan Alihkan Anggaran Pejabat untuk Pembangunan

 

Repelita, Jakarta 22 Desember 2024 - Berbeda dengan Indonesia yang kali ini menghadirkan kabinet gemuk dengan gaji pejabat yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi keuangan negara yang terus melemah, Vietnam justru memilih untuk memangkas kementerian demi menghemat anggaran dan merampingkan birokrasi.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang disebut-sebut paling berani, pemerintah Vietnam akan mengalihkan anggaran gaji pejabat ke proyek pembangunan.

Rencana ini mencakup pengurangan setidaknya 15-20 persen unit kementerian dan lembaga negara. Jumlah pegawai negeri pun akan dikurangi.

Langkah ini diumumkan beberapa hari setelah Vietnam mengesahkan aturan perpanjangan pengurangan pajak PPN dari 10 persen menjadi 8 persen.

Pemerintah Vietnam juga akan membubarkan lima kementerian, empat lembaga pemerintah, dan lima saluran TV negara, termasuk badan-badan terkait.

Selain itu, pemerintah Vietnam akan menggabungkan beberapa kementerian. Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Investasi akan digabung menjadi Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional. Kementerian Transportasi akan digabung dengan Kementerian Konstruksi, sementara Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial akan dilebur menjadi Kementerian Dalam Negeri.

Reformasi ini juga mencakup restrukturisasi Partai Komunis dan Majelis Nasional, serta penggabungan Komisi Pusat Urusan Luar Negeri dan Komite Hubungan Luar Negeri Majelis Nasional ke dalam Kementerian Luar Negeri.

Pemerintah Vietnam menargetkan penyelesaian reformasi ini pada April 2025, yang akan menghasilkan 13 kementerian, empat lembaga setingkat menteri, dan empat badan pemerintah tambahan.

Tujuan dari reformasi ini adalah membentuk pemerintah Vietnam yang lebih ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak positif, menurut pernyataan Pemimpin Partai Komunis Vietnam, To Lam. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga