Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang bisa jadi baik dalam bab konsolidasi.
Namun bisa menjadi buruk dalam bab harmoni dan berbahaya, sehingga menurut Mardani, Jokowi lebih baik tidal lagi dilibatkan dalam urusan koalisi Prabowo-Gibran, serta pensiun setelah masa jabatannya berakhir.
"Menurut saya lebih baik pak @jokowi tak lagi dilibatkan dalam urusan koalisi dan pensiun setelah selesai menjabat presiden RI. Mengapa? Ide ini bisa jadi baik dalam bab konsolidasi, tapi bisa buruk dalam bab harmoni dan berbahaya," ucapnya.
Selain itu, ia berharap pembentukan koalisi pemerintahan mendatang berjalan secara natural.
"Kita amat berharap pembentukan koalisi pemerintahan mendatang berjalan secara natural. Dengan natural bisa lintas antar koalisi macam macam justru menyejukkan dan membuat ketajaman perbedaan menjadi hilang," ujarnya, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Jumat (15/3).
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik.
Ia pun menyampaikan terdapat usulan dari Ketua Dewan PSI Jefrie Geovanne agar Jokowi menjadi pimpinan koalisi partai politik yang mempunyai kesamaan visi misi menuju Indonesoa Emas, Grace mencontohkan seperti Barisan Nasional di Malaysia.
"Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," kata Grace dalam program Gaspol! Kompas.com, Minggu (10/3/2024), dikutip dari Kompas.
Ia menilai Jokowi bisa menjadi sosok yang mempersatukan atau menjembatani kepentingan partai-partai politik. "Enggak banyak sih saya pikir yang dengan orang rela ya untuk menerima dan hari ini saya pikir Pak Jokowi satu-satunya orang," kata Grace.
Grace mengatakan hal tersebut masih berupa usulan, sehingga perlu untuk dibicarakan lebih lanjut, terlebih peran Jokowi di dalamnya.
"Itu kan masih usulan ya, detailnya kita belum tahu juga, kan perlu dibicarakan juga, ini kan banyak partai, banyak kepentingan, banyak kepala, jadi akan seperti apa dinamikanya belum tahu," ujar dia.
