Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Muhammad Said Didu menunjukkan 'kebiadaban' Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia (RI).
Said Didu mengatakan Jokowi tega memanfaatkan kewenangan sebagai Presiden RI untuk kepentingan dirinya serta orang-orangnya dengan mengabaikan kepentingan rakyat yang mengakibatkan kekacauan negara.
"Presiden Jokowi menjadi orang kuat karena tega memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan diri, keluarga dan kelompoknya dengan mengabaikan kepentingan rakyat," ungkapnya.
"Faktanya: rakyat makin susah, negara makin berutang, hukum untuk bargaining, jabatan sebagai hadian agar mau mendukung, dll," imbuhnya, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Jumat (15/3).
Sementara itu, pegiat media sosial Lis Turyanto merasa tanpa aksi brutal Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasangan calon (paslon) nomor urut dua dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan sulit menang di Pilpres 2024.
Aksi brutal Jokowi yang dimaksud Lis adalah pembagian bantuan sosial (bansos) dan pengerahan aparat untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. "Jadi bisa dikatakan tanpa aksi brutal Pak Jokowi ini bakal sulitlah buat paslon nomor urut dua buat bisa menang Pilpres," ucapnya.
Untuk diketahui, LSI merilis survei terbaru yang dilakukan pada 19-21 Fberuari 2024 mengenai korelasi antara penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah dengan dukukungan terhadap kandidat di Pilpres 2024.
Hasil survei menunjukkan 24,8 persen responden mengaku menerima bansos dari pemerintah, dari jumlah tersebut, 69,3 persen mengaku mencoblos paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Di kalangan penerima bansos, dukungannya paling banyak kecenderungannya ada pada pasangan 02," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam rilis temuan LSI pada Minggu (24/2/2024), secara daring, dikutip dari Kompas.
Dan kemudian terdapat 54 persen responden yang memilih Prabowo-Gibran mengaku tidak menerima bansos.
"Tingkat dukungan masyarakat yang mengaku tidak menerima bansos terhadap 02 itu lebih rendah dibanding dengan (dukungan) masyarakat yang menerima bansos kepada 02," ujar Djayadi.
