Menkopolhukam Mahfud MD berbicara mengenai Pemilu pada zaman Presiden RI-2 Soeharto berkuasa dengan menyinggung para kandidat capres potensial di 2024, termasuk Anies Baswedan.
Mahfud MD mengatakan saat zaman Soeharto tidak menggunakan survei, dan pemenang sudah diketahui, karena pemilu memang direkayasa pada masa itu, namun beda dengan sekarang.
Mahfud MD mengatakan tidak boleh menyalahkan situasi pemilu sekarang saat survei digunakan untuk menilik calon pemenang, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.
"Jangan salahkan situasi sekarang, nih survei, besok yang akan menang Anies, besok yang akan menang Ganjar, besok yang akan menang Prabowo nggak apa-apa," ungkapnya.
Kemudian mantan Ketua MK itu menelisik pada zaman dahulu pada era Orde Baru yang tidak boleh menggunakan survei untuk menguji elektabilitas calon pemenang, karena Soeharto dan Golkar mutlak harus menang.
"Survei dulu ndak boleh, besok yang akan menang harus Pak Harto harus Golkar kalau dulu, udah diatur semua partainya makanya dulu ada ABG (Abri, Birokrasi, Golkar) itu yang menentukan pemenang," ungkapnya.
Mahfud MD pun mengungkit tentang cerita yang disampaikannya kepada PDIP tentang Undang-Undang Sususan Duduk (Susduk) pada masa rizim Soeharto masih berkuasa.
"Saya kemarin cerita di PDIP begini saya bilang, itu ada kejadian lucu menurut undang-undang Susduk (Susunan Duduk) MPR DPR dan DPRD di tahun 1997," ujarnya.
Dalam UU itu, DPR terdiri dari 11 fraksi dan harus ada perwakilan satu orang masing-masing, namun pemilu kala itu tidak adil, dan Megawati Soekarnoputri belum menjadi memimpin PDIP, dan partainya pun dikerjain.
"Disebutkan bahwa DPR terdiri dari 11 fraksi dan setiap partai harus punya minimal satu orang wakil di dalam fraksi itu, tiba-tiba karena pemilunya tidak adil bersemangat nih," ucapnya.
"PDI waktu itu dipimpin Suryadi, Bu Mega juga ada masih menjadi bagian dari itu tapi udah pecah, PDI dikerjain," tandasnya saat ceramah tarawih, dikutip dari YouTube Masjid Kampus UGM, Kamis (6/5).
