Pemerintah Republik Rakyat China dan Pemerintah Republik Indonesia telah menyepakati cost overrun (pembengkakan biaya) megaproyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Senin (10/4/2023).
"Tim teknis dari kedua negara telah menyepakati cost overrun sebesar US$ 1,2 miliar (Rp 17,89 triliun)," ujarnya.
Menurut Luhut, angka itu bersumber dari audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan auditor Pemerintah RRC.
"Jadi itu hasil dari audit kita, dari mereka, detail dari kedua pihak, kita sepakat angkanya US$ 1,2 miliar (Rp 17,89 triliun)," katanya.
Dalam kesempatan itu, Luhut berharap KCJB mulai operasional Agustus 2023 sebagai hadiah HUT ke-78 RI.
"Pemerintah RI menyampaikan keinginan agar ada pimpinan tinggi Tiongkok yang hadir untuk menyaksikan operasional KCJB ini. Karena selalu ada keraguan baik dari masyarakat kita bahwa ini akan selesai," ujar Luhut.
Dalam kunjungan itu, dia juga melaporkan kalau seluruh jalur KCJB telah tersambung sempurna dari Tegalluar hingga Halim Perdanakusumah.
Dengan total panjang rel terpasang 304 km untuk kedua sisinya.
"Trial akan dimulai Mei akhir paling lambat sudah mulai digunakan," ujar Luhut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku China tetap mematok suku bunga pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar 3,4%.
Negosiasi Luhut dengan pihak China agar mau menurunkan menjadi 2% gagal.
"Maunya kita 2% tapi kan gak mungkin juga terus tercapai," ungkap Luhut saat jumpa pers di Kantor Kemenko Marves Jakarta, Senin (10/4/2023).
Menurut Luhut, bunga pinjaman China sebesar 3,4% jauh lebih rendah dibandingkan dengan kebanyakan negara lain yang rata-rata 6%.
"Karena gak mungkin semua keluar kan sekarang bunganya bisa 6%. Jadi kalo dapat kita 3,4% misal abis itu ya udah," ucap Luhut.
Luhut menegaskan dengan bunga pinjaman yang dipatok China sebesar 3,4% sama sekali tidak masalah.
Indonesia masih memiliki kemampuan bayar yang cukup kuat untuk melunasi pinjaman proyek kereta cepat Jakarta Bandung.
"Gak ada masalah. Kamu kok ragu dengan negara kita. Jangan under estimate negara kita ini Indonesia semakin baik lho. Benar. Kamu lihat penerimaan pajak kita naik 48,6% (penerimaan pajak pada Januari 2023) karena banyak Indonesia ini batu bara segala macam tadi. Kita gak sadar keuangan kita dengan hilirisasi itu," tutur Luhut.
Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan jika dalam waktu dekat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan akan melakukan penerbangan ke China.
Salah satu agenda utamanya ialah meminta keringanan bunga utang yang ditetapkan oleh China Development Bank (CDB).
“(Utang CDB) Belum, minggu ini tim Pak Luhut, Dirut KAI, Dirut KCIC kan ke China untuk negosiasi final mengenai pricing, belum selesai, interest suku bunga. Kita lagi nawar 2 persen, tapi belum tahu dapatnya berapa,” ungkap Kartika, Selasa 4 April 2023.
Hal ini sebelumnya pernah disampaikan oleh Luhut. Ia mengatakan bahwa syarat pemberian utang ialah dengan bunga hingga 4%, namun pemerintah akan melakukan negosiasi utang menjadi 2%.
“Sekarang kita tinggal finalkan interest. Mereka mau 4 persen, kita mau 2 persen, sekarang negosiasi sudah jalan. Tapi kita sudah punya opsi macam-macam. Kita tak pernah tunduk ke siapapun. Nanti saya juga ada ke Beijing," kata Luhut dalam Konferensi pers peresmian Penyelesaian Pemasangan Rel Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dan Carousell Test Proyek LRT Jabodetabek, Jumat, 31 Maret 2023, dilansir dari liputan6com (4/4/2023).
Biaya pengembangan kereta cepat yang digarap China tersebut awalnya dijanjikan hanya akan menelan biaya sebesar Rp 76 triliun.
Namun dalam pengerjaannya biayanya membengkak hingga Rp 118 triliun.
Untuk menutupi biaya yang naik drastis itu pemerintah akan melakukan utang ke pemerintah China senilai US$ 550 juta atau Rp 8,3 triliun.
